GBHN RUH DALAM ANATOMI RPJMDES

Urip Haryanto

(Sekjend KONGRES DESA INDONESIA)

sorotnuswantoronews.com - Dalam rangka pembangunan desa berkesinambungan, melalui Musrenbangdes menyusun RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang akan menjadi dasar bagi MUSDES dalam menyusun RKPDES (Rencana Kerja Pembangunan Desa) tahunan, RKPDES melahirkan RAPBDES setelah di sahkan melalui MUDES menjadi APBDES.

RPJMDES merupakan Garis Garis Besar Haluan Desa, yang setiap kali Pergantian Kepala Desa baru/harus mengacu pada RPJMDES dalam Menyusun RKPDES nya Pemerintahan yang baru.

Seluruh alur dan kerangka pembangunan di desa seluruh indonesia, sebenarnya itu semua merupakan Perwujudan GBHN di Era sekarang.
Maka, konsep pembangunan yang berkesinambungan di desa dapat berlangsung.

Berbeda dengan APBN dalam rangka pembangunan nasional yang di kelola oleh Pemerintah Pusat, tidak ada konsistensi arah pembangunan dalam APBN/setiap berganti Kepala Pemerintahan yang sekaligus sebagai Kepala Negara, seiring itu pula APBN berubah Arah, kebijakan Kementrian berganti seiring berganti nya Menteri Baru. Arah pembangunan menjadi kacau/berubah - ubah, tidak fokus/sulit mencapai target KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA dalam rangka KESEJAHTERAAN RAKYAT oleh NEGARA yang di Laksanakan oleh Pemerintah.

Disinilah NEGARA dalam hal ini PEMERINTAH PUSAT butuh menginspirasi diri dari DESA, sebab, NEGARA hanyalah DESA BESAR yang di beri nama INDONESIA.

Oleh: Urip Haryanto

(Sekjend KONGRES DESA INDONESIA)