Data PKH di Aru Dipersoalkan

Kepulauan Aru, SNN.COM -  Di tengah gencarnya pemerintah dalam meyalurkan program bantuan sosial non tunai yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, ternyata fakta di lapangan banyak ditemukan ketidaksinkronya data antara Kementrian Sosial dan Dinas Sosial di daerah.

Di Kabupaten Kepulauan Aru misalnya. Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disoal, karena dinilai tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Sejumlah Rukun Tetangga (RT) Kecamatan Pulau-pulau Aru mengaku, hampir setiap tahun data penerima PKH tidak Iagi dilakukan validasi atau kroscek di lapangan.

"Harusnya petugas melakukan pendataan warga yang berhak penerima PKH ini dengan cara door to door. Namun itu tidak dilakukan sehingga setiap tahun kami amati penerimanya orang-orang itu saja, itupun ada yang kategorinya warga mampu justru menerima PKH,“ ujar mereka,Rabu (24/7).

Lanjut mereka, ada warga yang seharusnya benar -benar menerima bahkan sudah diusulkan justru tidak menerima. Hal itu mencerminkan, selain tidak tepat sasaran, pendataan yang dilakukan asaI-asalan.

Akibatnya, kami perangkat RT sering diprotes masyarakat bahkan hampir tiap hari kami didatangi warga yang tidak mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan lainnya.

Warga menganggap, kami perangkat RT tebang pilih dalam mengajukan penerima bantuan. Padahal, selama ini petugas yang melakukan pendataan tidak pernah turun lapangan atau menyurati kami untuk memasukan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

“Olehnya, Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan evaluasi dan pendataan ulang agar mendapatkan data valid sehingga penyaluran PKH bagi keluarga miskin di daerah ini bisa tepat sasaran.”pinta mereka.

Senada, beberapa warga miskin di RT 006/ RW 002 juga membenarkan jika selama ini, mereka hanya bisa jadi penonton setia, sementara ada warga mereka yang secara ekonomi di atas rata-rata menerima PKH maupun bantuan lainnya.

“Selama ini, kami jadi penonton setia, sementara ada warga yang secara ekonomi di atas rata-rata menerima PKH maupun bantuan lainnya.” ungkap mereka.

Lanjut, mereka mempertanyakan dari mana Dinsos Aru mendapakan data keluarga miskin yang valid kemudian mengusulkannya Kementrian Sosial di pusat. PKH Itu kan program perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sebagai contoh warga kami, Selina Revalu janda beranak satu yang kehidupannya hampir 90 % di bawah garis kemisikinan. Namun justru tidak mendapatkan bantuan PKH.

“Lalu dari mana Dinsos Aru dapat data Valid RTSM.?. Kalau ambil data, ambil yang benar dong. Jangan main-main dalam pendataan. Jangan sampai program ini justru memiskinkan orang miskin di Aru.”tandas mereka.

Reporter : Nus Yerusa
Editor     : Wafa