Rekomendasi ini disampaikan oleh DPRD dalam rapat paripurna penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2022, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan Dana BOK tahap II tahun 2022 yang belum direalisasikan sampai sekarang. salah satu sumber yang menolak namanya disebut, menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOK di Kabupaten Kepulauan Aru, selalu bermasalah dan terhambat dari tahun ketahun dalam proses pencairan.
Dikatakan dana BOK itu bersumber dari APBN dan hanya sebagai dana transfer, tetapi setiap tahun selalu bermasalah.
“BOK itu bersumber dari APBN dan hanya sebagai dana transfer, hanya daerah ini dalam pengelolaan keuangan tidak sesuai prosedur makanya dana BOK selalu bermasalah dan terhambat dalam proses pencairan”. Ujarnya.
Terkait dengan proses pencairan, sumber menjelaskan bahwa, tahun sebelumnya secara internal Dinas Kesehatan mengatur pencairn BOK itu 4 tahap pencairan. Berikutnya proses pencairan sudah tidak bisa 4 tahap karena sudah tidak ada uang, sehingga tahun berikutnya hanya 3 tahap pencairan tetapi kenyataannya hanya 2 tahap pencairan. Kemudian ditahun 2023 ini sesuai informasi yang diperoleh, pencairan dana BOK dilakukan setiap bulan. Dikatakan Dana BOK tahap II tahun 2022 belum pencairan karena masih terutang.
“Dana BOK tahap II tahun 2022 belum pencairan, karena masih terutang dan setiap tahun dana Bok itu terutang karena diduga Pemerintah Daerah menggunakan anggaran Dana BOK untuk membiayai kegiatan yang lain”. Jelasnya. (Moses).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar