Kegiatan ini merupakan sinergi antara Pemprov DIY dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) DIY dari Densus 88 Antiteror Polri dalam rangka memperkuat ketahanan ideologi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Joko Dwi Harsono, mengatakan bahwa perkembangan paham radikalisme saat ini semakin dinamis dan menyasar berbagai lini, termasuk birokrasi serta ruang digital.
“Radikalisme tidak hanya berkembang secara konvensional, tetapi juga masif di ruang digital. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Rida Hesti Ratnasari menekankan pentingnya penguatan integritas ASN sebagai benteng utama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
“ASN harus memiliki integritas kuat dan berpegang pada nilai kebangsaan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi filter efektif dalam mencegah masuknya ideologi intoleran,” kata Rida.
Kegiatan ini diikuti ASN dari berbagai instansi di wilayah DIY dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta Deni Mulyana, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Achmad Hanifah, Hakim Tinggi Sugiyanto, serta Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber guna memperdalam pemahaman terkait strategi pencegahan radikalisme.
Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat ketahanan ideologi, serta melindungi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan intoleransi. ( Paim )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar