Konflik Berulang di Kepulauan Aru, Sorot Kinerja Kominda, Anggaran Kesbangpol Dipertanyakan

Kepulauan Aru, SNN.com- Rentetan konflik antarwarga yang terus berulang di Kabupaten Kepulauan Aru memicu sorotan publik. Efektivitas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial kini dipertanyakan. Di tengah tudingan tidak maksimalnya fungsi intelijen daerah, menyeruak isu terkait penyaluran anggaran Kominda di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang diduga tidak tepat sasaran.

Seorang sumber dari unsur intelijen di Kabupaten Kepulauan Aru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mengendur atau berkurangnya respons antisipasi lapangan tidak lepas dari pengelolaan dan skema penyaluran anggaran Kominda yang berada di bawah naungan Kesbangpol.

Kepala Kesbangpol Bantah Anggaran Tak Tepat Sasaran

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Aru, Joel Gaite, S.Sos, membantah keras anggapan bahwa pemicu berulangnya konflik berkaitan dengan anggaran maupun kinerja Kominda. Menurutnya, mengaitkan bentrokan warga dengan anggaran adalah hal yang keliru.

"Konflik yang terjadi ini sifatnya insidental dan tiba-tiba. Pihak intelijen memang dituntut bergerak cepat terkait isu, tetapi untuk insiden yang terjadi secara spontan, siapapun sulit mendeteksi karena tidak ada rencana awal untuk membuat kekacauan. Contohnya, peristiwa bermula dari kumpul-kumpul minum alkohol, lalu ada warga melintas dan dipukul," kata Gaite saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin 10/08/26.

Gaite menegaskan bahwa Kominda dibentuk berdasarkan ketentuan regulasi pemerintah daerah melalui Kesbangpol, dan anggarannya tetap berjalan sesuai aturan, meskipun dalam jumlah terbatas. 

"Setiap kali pertemuan, kami saling bertukar informasi terkait kondisi masyarakat. Kerja-kerja di lapangan adalah ranah tugas pokok masing-masing personel intelijen," lanjutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran Kominda tidak hanya diperuntukkan bagi personel yang tergabung secara formal dalam wadah Kominda, melainkan juga dibagikan kepada unsur intelijen di luar struktur Kominda, seperti personel TNI dan Polri yang memiliki tugas operasional intelijen di wilayah tersebut.

Terkait besaran alokasi dana untuk tahun anggaran 2026, Gaite membenarkan adanya ketersediaan anggaran tersebut. Namun, ia enggan membeberkan angka pastinya kepada insan pers. "Ya, anggaran Kominda untuk tahun 2026 itu memang ada. Tetapi untuk berapa besar anggarannya, wartawan tidak punya hak untuk menanyakan itu," tegas Gaite menutup keterangannya.

Pernyataan Gaite, berpotensi memicu diskusi lebih jauh mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pos anggaran pendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepulauan Aru. (Moses)