Pemandangan tersebut menghadirkan kontras antara besarnya sumber daya yang dikeluarkan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah hiburan telah disiapkan untuk memeriahkan festival, mulai dari Amino Musik, Jazz Community Jombang, DJ Lucky hingga penampilan sejumlah band lokal. Namun, pertunjukan itu tidak diikuti kerumunan penonton sebagaimana lazimnya sebuah festival yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, hanya segelintir pengunjung terlihat berada di sekitar panggung utama. Aktivitas di depan panggung lebih banyak diwarnai panitia dan tenaga promosi sponsor.
Lihin, salah seorang pengunjung, mengaku terkejut dengan situasi tersebut. Menurutnya, jumlah masyarakat yang datang untuk menikmati hiburan sangat terbatas.
“Sepi sekali, Mas. Cuma panitia dan SPG dari sponsor yang ikut berjoget di depan panggung. Kalau warga bisa dihitung,” tuturnya.
Situasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Sebab, festival yang menggunakan anggaran publik semestinya tidak berhenti pada terlaksananya rangkaian acara. Ada tanggung jawab lebih besar untuk memastikan kegiatan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperkuat daya tarik destinasi wisata.
Data rekapitulasi paket pekerjaan menunjukkan, Seven Beaches Festival 2026 beserta infrastruktur pendukungnya menyerap anggaran sebesar Rp1.526.062.747.
Dari jumlah tersebut, Rp924.977.400 dialokasikan untuk tujuh paket penyelenggaraan acara. Sementara Rp601.085.347 lainnya digunakan untuk enam paket infrastruktur dan pekerjaan pendukung.
Salah satu pengeluaran terbesar berada pada paket penyelenggaraan Festival Seven Beaches di lingkungan Disporapar Kabupaten Probolinggo senilai Rp429.464.550 yang dikerjakan Bright Diana Inovasi. Penyedia yang sama juga memperoleh pekerjaan produksi dan logistik pembukaan festival senilai Rp148.479.150.
Pengeluaran lainnya mencakup penyelenggaraan pameran Seven Beach sebesar Rp113.036.850 melalui Janur Muda Creative, pengadaan talent dan petugas pendukung Rp99.622.500, Festival Nelayan dan Lomba Mancing Rp74.234.000, serta branding festival Rp49.623.350. Terdapat pula belanja konsumsi rapat pameran sebesar Rp10.517.000.
Di sektor infrastruktur, anggaran terbesar dialokasikan untuk material penunjang tambal sulam tujuh pantai sebesar Rp288.283.872. Selain itu, pemeliharaan sarana wisata Pantai Bahak mencapai Rp146.580.640 dan perbaikan jalan paving senilai Rp136.967.895.
Sejumlah pekerjaan konsultansi perencanaan dan pengawasan juga tercatat dalam dokumen tersebut.
Dengan komposisi belanja tersebut, evaluasi penyelenggaraan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah target kunjungan wisatawan tercapai, bagaimana dampak kegiatan terhadap omzet pedagang, serta sejauh mana manfaat pembangunan infrastruktur dirasakan masyarakat.
Sebab, keberhasilan festival tidak cukup dibuktikan melalui laporan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Ukuran sesungguhnya terletak pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketika anggaran mencapai miliaran rupiah, publik tentu berhak meminta pertanggungjawaban atas manfaatnya. Panggung boleh berdiri megah, tetapi dampak ekonomi dan peningkatan kunjungan wisata harus menjadi hasil yang dapat diukur.
Uang rakyat tidak semestinya hanya menghasilkan kemeriahan dalam laporan pertanggungjawaban, melainkan manfaat nyata di tengah masyarakat. ( FBL )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar