Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama dengan 48 Kepala Daerah se - Indonesia yang tahun ini telah berkomitmen membangun Mal pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik di Daerah.
" Penyelenggaraan mal pelayanan publik merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang di kombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi," terang Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo yang hadir pada kesempatan ini.
Menurutnya, Layanan MPP akan terus mendapatkan pendampingan dan di monitor oleh Kementerian PAN - RB, khususnya dalam bidang kelembagaan, dan di ikuti pelayanan publik lainnya, yang di ikuti reformasi birokrasi untuk akuntabilitas Pemerintahan.
" Salah satu visi misi dari pada bapak presiden Joko Widodo dalam menyambut reformasi birokrasi, tidak hanya penyederhanaan struktur birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana untuk menggerakkan dan mengorganisir instansi pemerintah kementerian dan lembaga dalam melayani masyarakat dengan cepat," terangnya.
Apresiasi di berikan Menteri PANRB kepada 24 Daerah yang saat ini sudah menerapkan MPP dan 48 Daerah yang telah berkomitmen mambangun MPP serta berharap dapat di ikuti oleh 514 Kabupaten/Kota se - Indonesia,“ Saya berharap dengan MPP dapat mengoptimalkan pelayanan, seperti kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi ( SIM ), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e - KTP, dan lain-lain.” pintanya.
Pada kesempatan ini, selepas penandatanganan bersama, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemen PANRB dalam mendukung pembangunan MPP di Kabupaten Tuban.
Bupati mengungkapkan bahwa gedung MPP Tuban di rencanakan terletak di tanah milik Pemkab Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan luas lahan sekitar 1 Ha dan luas bangunan 3000 m2.“ Adapun Total anggaran yang di siapkan untuk pembangunan fisik MPP sebesar 25 miliar rupiah.” terang Bupati
Orang Nomor satu di Bumi Wali ini juga menekankan, bahwa selain secara fisik, di harapkan juga di barengi dengan penyusunan SOP terkait pelayanan publik.
Langkah ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.
Jika di lihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kabupaten Tuban Tahun 2019 dengan skor 81,11 ( Kategori B/Baik ) dengan MPP di harapkan dapat semakin meningkatkan IKM Kabupaten Tuban.“ Karena yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan.” jelas Bupati Huda.
Lebih lanjut Bupati berharap, adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi Perangkat Faerah, Instansi dan lembaga untuk suksesnya Pembangunan dan operasional MPP kedepan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. “ Dengan MPP saya harap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan sebaik - baiknya.” Pungkasnya.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar