PROBOLINGGO, SNN.com – Transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Probolinggo. Kali ini, Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP) menyoroti alokasi pengadaan barang dan jasa untuk rangkaian kegiatan karnaval, pawai budaya, hingga perhelatan Probolinggo SAE Carnival PSC Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Merujuk pada rekapitulasi data pengadaan yang berhasil dihimpun, tercatat sedikitnya sembilan paket pekerjaan terkait kegiatan seremonial tersebut dengan total nilai pagu mencapai Rp485.538.990. Distribusi anggaran ini tersebar secara meluas di berbagai lini pemerintahan, mulai dari tingkat dinas, sekretariat, badan daerah, hingga pemerintah kecamatan.
Dalam rincian penelusuran data tersebut, pos anggaran terbesar terpusat pada konsolidasi penyelenggaraan PSC yang melibatkan sejumlah sekretariat dan perangkat daerah dengan nilai mencapai Rp138.639.000. Di posisi berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat mengalokasikan dua paket kegiatan PSC dengan total nilai Rp137.584.500.
Sementara itu, sebaran anggaran lainnya mencakup paket konsolidasi lintas delapan kecamatan senilai Rp84.195.000, serta konsolidasi Pawai Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk kontingen Joko Seger Roro Anteng sebesar Rp65.528.850.
Tidak hanya itu, sejumlah pos belanja dengan nilai lebih kecil juga tercatat pada beberapa instansi, di antaranya pengadaan Karnaval Budaya di Sekretariat DPRD senilai Rp29.914.500, jasa pawai budaya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) sebesar Rp9.994.640, dukungan pemasaran ekonomi kreatif di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) senilai Rp9.982.500, serta kegiatan Karnaval PHBN di Kecamatan Dringu sebesar Rp9.700.000.
Selain besaran dan sebaran anggaran, pola penunjukan pihak ketiga dalam proyek-proyek ini turut menarik perhatian. Data pengadaan menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan penyedia jasa yang berulang pada beberapa paket sekaligus. Sebagai contoh, CV Jets Organizer tercatat menangani sejumlah pekerjaan, termasuk paket konsolidasi PSC dan pawai budaya di tingkat kecamatan. Hal serupa juga terlihat pada CV EHA Production yang tercatat sebagai pelaksana pada dua paket kegiatan berbeda.
Meskipun temuan pola pengadaan dan penunjukan penyedia berulang ini belum dapat langsung disimpulkan sebagai sebuah pelanggaran hukum, aspek tata kelola—mulai dari tahap perencanaan, mekanisme pemilihan penyedia, kewajaran harga, hingga efektivitas konsolidasi dinilai membutuhkan penjelasan yang komprehensif dan terbuka kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM AMPP, H. Lutfi Hamid, menyampaikan pandangan kritisnya. Ia mempertanyakan urgensi serta proporsionalitas alokasi anggaran untuk kegiatan bersifat seremonial di tengah berbagai tuntutan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo.
"Kami mencermati adanya sejumlah kejanggalan yang patut ditelusuri lebih mendalam, khususnya terkait pola pengadaan yang tersebar di banyak perangkat daerah dan kecamatan, serta penunjukan penyedia yang berulang. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah seluruh tahapan tersebut telah mengedepankan prinsip efisiensi dan kewajaran belanja daerah," ungkap Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi menekankan pentingnya pengujian terhadap potensi praktik pemecahan paket pengadaan (split paket). Menurutnya, pembuktian atas hal tersebut harus dilakukan secara objektif dengan merujuk langsung pada dokumen perencanaan anggaran, bukan sekadar didasarkan pada asumsi nominal paket semata.
Sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan masyarakat sipil, LSM AMPP memastikan tengah merampungkan berkas administrasi dan data pendukung untuk segera dilayangkan secara resmi kepada Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri.
"Seluruh data rekapitulasi beserta dokumen pendukung sedang kami susun untuk diserahkan kepada Kortastipidkor Polri agar dapat ditelaah sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku. Kami mendorong adanya pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, kewajaran harga, hingga pertanggungjawaban realisasi pekerjaan," tegasnya.
Hingga naskah berita ini diturunkan, pihak redaksi masih belum mendapatkan keterangan maupun klarifikasi resmi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengenai dasar perencanaan dan pertimbangan teknis di balik skema pengadaan tersebut.
Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keberimbangan informasi, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan konfirmasi seluas-luasnya bagi pihak Pemkab Probolinggo, seluruh perangkat daerah terkait, maupun pihak penyedia jasa yang tercantum dalam pemberitaan ini. ( Fbl )

Tidak ada komentar:
Posting Komentar