Aliansi yang menghimpun lima organisasi masyarakat ini menyoroti secara tegas peran DPRD yang dinilai kurang responsif dalam mengawal berbagai isu krusial. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah agenda perjalanan dinas delegasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo ke Tiongkok. Langkah kunjungan kerja ke luar negeri tersebut dinilai menyisakan pertanyaan, terutama berkaitan dengan keabsahan prosedur dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran daerah.
Prosesi doa bersama dan pemberian karangan bunga dipilih sebagai simbolisasi atas penilaian masyarakat terhadap penurunan fungsi pengawasan para wakil rakyat. Melalui aksi ini, massa menuntut agar lembaga legislatif menjalankan perannya secara optimal ketika terdapat kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi menyalahi ketentuan. Dewan didorong untuk segera mengambil langkah nyata, melakukan pendalaman materi, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.
Koordinator aksi, Mohammad Haris, menegaskan bahwa persoalan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut harus diselesaikan secara tuntas melalui kejelasan hukum dan administrasi. Pihaknya mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur, khususnya mengenai kelengkapan izin serta rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara yang dinilai perlu diverifikasi kembali keabsahannya.
Haris menambahkan bahwa DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memeriksa dasar penugasan, kelengkapan dokumen administrasi, serta efektivitas kegiatan tersebut bagi kepentingan masyarakat Probolinggo. Penegakan aturan secara objektif dan akuntabel dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontrol sosial yang dilakukan oleh aliansi L3GAM. Beliau menilai bahwa kritik yang disampaikan merupakan masukan berharga yang akan dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh anggota dewan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan ke depan.
Pihak DPRD menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat tersebut dengan mempelajari seluruh dokumen resmi terkait prosedur perjalanan dinas yang dipersoalkan. Proses klarifikasi bersama pihak terkait akan dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah senantiasa berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. ( FBL )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar