Kota probolinggo, SNN.com - Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya menjadi penopang pembangunan daerah diduga diselewengkan. Temuan ini mencuat setelah adanya kejanggalan dalam realisasi APBD di daerah Kedupok kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 126.183.108.03 juta rupiah APBD yang kerjakan CV. Raden Ampel.
Anggaran dana DAU yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 151.83 milliar ke kota Probolinggo , itu peruntukannya harus jelas, untuk belanja pegawai, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun fakta di lapangan berkata lain.
Sejumlah proyek fisik yang dibiayai DAU di duga kuat di pangkas masalah material pavingnisasi. Paving mudah rusak patah dan tidak menggunakan standart K.300 dan serta DUGAAN menggunakan K.100 dengan mutu D khusus buat taman dan pejalan kaki
"Dana DAU itu uang rakyat. Tapi yang kami rasakan, uangnya ada, hasilnya tidak sesuai expektasi, Jalan dengan kondisi ini tidak akan bertahan lama.
Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan penyelewengan terjadi di beberapa tempat dan itu pasti ada dugaan kuat kesengkokolan antara pihak dinas dan pihak CV. Dugaan Belanja barang dan jasa yang di-mark up hingga 40 %. Proyek infrastruktur yang dibayar lunas padahal volume pekerjaan tidak sesuai.
Kami dari awak media akan mengkonfirmasi setiap dinas yang terkait dengan anggaran dana DAU agar kedepannya tidak ada adanya penyelewengan. "Semua harus sesuai prosedur dan akan diaudit BPK, inspektorat. Hingga berita tayang kami para awak media akan melanjutkan mencari data serta konfirmasi ke pihak Pemda agar bisa menunjukkan rincian realisasi DAU secara terbuka.
DAU itu bukan uang pribadi pejabat /kontraktor. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Pasal 2 dan Pasal 3 adalah inti dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001).
Pasal 2 (Perbuatan Melawan Hukum & Memperkaya Diri/Korporasi)
• Inti Unsur: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
• Ancaman Pidana:
• Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Keadaan Tertentu: Dalam keadaan tertentu (misalnya bencana alam nasional, krisis ekonomi, atau pengulangan tindak pidana korupsi), pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 (Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana)
• Inti Unsur: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
• Ancaman Pidana:
• Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
• Denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Tidak ada komentar:
Posting Komentar