Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA


Rabu, 11 Maret 2020

Kritikan Ketua DPC PBB Kota Surabaya Membikin KPUD Kota Surabaya Ketakutan

Surabaya, SNN.com - Beberapa hari yang lalu release ketua dpc PBB kota surabaya di beberapa media online tentang hastag #pilwalisurabaya2020 berpotensi menjadikan penyelenggara kpud kota surabaya terindikasi tidak independen dan tidak netral,ternyata hari ini hastag tersebut sudah tidak tampil atau sudah tidak ditayangkan lagi pada hari ini di akun IG kpud kota surabaya. Selasa (11 /03/2020).

Setelah kemaren secara tidak sengaja ketemu dalam satu acara jogo suroboyo, samsurin menanyakan prihal hastag tersebut dengan pejabat Bawaslu Surabaya. Usman anggota bawaslu malah bilang, cak Surin ojo banter- banter rek ngawasi kami, sambil  ketawa.

Samsurin mengatakan, Saya memberi warning jika sampai seminggu tidak di hapus hastag tersebut maka DPC PBB kota surabaya akan melaporkan secara resmi atas kelalaian KPUD kota surabaya tersebut ke DKPP. ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ).

"Ya sekarang sudah di hapus hastagnya, tapi masih ada bukti di saya berupa screenshoot jpg.
Sebenarnya saya berharap kpud kota surabaya meminta maaf secara terbuka karena saya anggap ini satu kecerobohan dengan menayangkan hastag tersebut sangat tindakan kpud surabaya sangat fatal, "ujarnya.

"Kalau sekarang sudah menyadari kesalahannya, ya sudahlah.Itu artinya kpud peka terhadap protes seseorang, "tambahnya.

Dan disaat ditanya awak media sorot nuswantoro soal apakah akan mempermasalahkan hastag itu dengan jalur hukum, jawab nya ,”Saya masih  menunggu hasil kajian hukum dari LBH Bulan Bintang surabaya, apa kasus ini bisa dilanjutkan ke ranah pelanggaran administrasi atau bukan,Karena dengan menayangkan hastag tersebut kpud telah menyalahi aturan PKPU 15 /2019 yang mengatur tentang tahapan pemilu.”

Ya sementara kalau saya pribadi saya maafkan lah kpud , Allah aja maha pemaaf mosok aku gak mau maafkan, sembari tertawa.

Lanjutnya, Kita ini bergabung dengan partai punya tanggung jawab demokrasi yang harus ajarkan, partai bukan hanya mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat. tapi juga mengawal proses demokrasi yang sehat. Karena demokrasi yang sehat akan melahirkan pemimpin yang bermoral.

"Kalau bawaslu yang di tanggungjawab dan tugas mengawasi lantas lengah ya partai lah yang ambil alih tugas untuk menegur kpud jika salah dalam mengunakan wewenangnya, "pungkasnya.

Reporter : Mashuri
Editor     : AWI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"