Miris!! Menu MBG di SPPG Jubel Kidul Diduga Tidak Sesuai Anggaran dan Ditemukan ada ulat di Menu Jambu Biji

Lamongan, SNN.com - Progam unggulan dari pemerintah pusat yang dananya sangat fantastis bertujuan untuk mencegah stunting dan pemenuhan kebutuhan gizi anak anak dan ibu hamil, tercoreng oleh SPPG Jubel Kidul yang di naungi oleh yayasan Bakti Nusantara,,

SPPG itu baru running dua Minggu dan menurut informasi yang berkembang di masyarakat, untuk perekrutan relawan ada beberapa putra daerah yang tidak di jadikan relawan, ini sudah tidak sesuai dengan juknis dari badan gizi Nasional.

Di samping itu menu yang di bagikan di duga tidak ada nilai gizi sama sekali. Saat wartawan mewancarai salah satu penerima manfaat, untuk menu. mulai hari kamis hingga Sabtu tidak sesuai pagu anggaran dari badan gizi Nasional, 

Babinsa desa Jubel Kidul sudah mengingatkan berulang kali terkait menu MBG terkesan tidak di indahkan,, kepala SPPG yayasan Bakti Nusantara waktu di konfirmasi lewat telepon seluler, membenarkan bahwa menu jenis jambu biji ada ulatnya.

Untuk mengecek kebenaran tentang jambu biji yang ada ulatnya, wartawan mencoba mendatangi rumah penerima manfaat, dan situ jelas bahwa berita tersebut benar adanya. 

Ketua Lembaga Investigasi Negara Lamongan Kastum Hardianto mengaku menemukan indikasi adanya pengurangan nilai per porsi makanan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menilai, praktik tersebut berpotensi menggerus kualitas gizi yang diterima siswa sehingga berita ada ulat di jambu biji semakin terbukti ada pengurangan anggaran.

“Pemerintah sudah mematok angka yang jelas. Untuk tingkat PAUD hingga kelas III SD sebesar Rp8.000, sedangkan kelas IV SD hingga SMA Rp10.000. Kenapa di lapangan justru dikurangi?” ujarnya dengan nada tegas, Sabtu (7/3).

Setiap pengurangan, kata dia, sama saja dengan mengurangi kualitas makanan dan mencederai tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Kastum, dugaan celah praktik “sunat anggaran” muncul akibat lemahnya pengawasan serta mentalitas pemburu rente di lingkaran pelaksana program. Ia menyebut dugaan tersebut mengarah pada oknum mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.

“Pemerintah sudah menetapkan anggaran, lalu mengapa masih ada yang menguranginya? Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyangkut gizi anak-anak kita,” tegasnya.

Ia berharap aparat pengawas serta pemangku kebijakan segera turun tangan menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.

Lembaga Investigasi Negara Lamongan siap mengawal masalah ini. (Isnandar/Galeh)