Dua unit yang menjadi objek kajian yakni UPT Pengelolaan Sampah Akhir dan UPT Pengelolaan Sampah Terpadu. Langkah ini mencuat setelah DLH Kobar mengikuti Forum Group Discussion (FGD) PPK BLUD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada 5 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan sektor persampahan.
Plt Kepala DLH Kotawaringin Barat, Syahyani, menyampaikan bahwa peluang penerapan BLUD masih berada pada tahap awal kajian dan membutuhkan berbagai pertimbangan, mulai dari kesiapan kelembagaan hingga dukungan regulasi daerah.
“Dua UPT pengelola persampahan di DLH Kobar memiliki karakter layanan yang cukup relevan dengan konsep BLUD, sehingga peluang ini layak untuk dipelajari lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 1074 Tahun 2026 terkait peningkatan kinerja pengelolaan sampah di daerah.
Melalui proses pembelajaran dan kajian kebijakan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.(Guswan).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar