Dikatakan, ada 12 program unggulan dari visi- misi mereka, dan salah satunya adalah menciptakan Pemerintahan yang Akuntabel yaitu pemerintahan yang ber-Integritas, ber-Tanggung jawab, dan konsisten. Menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang di ambil.
“Salah satu program unggulan kita adalah menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Artinya penyelenggaraan Pemerintahan itu harus dilaksanakan sebaik mungkin, dan bertanggungjawab terhadap tindakan dan berbagai keputusan yang di ambil. Bapak ibu PNS dimanapun berada, percaya dan catat bahwa apabila saya dan pak Timo terpilih, tingkat kesejahteraan anda akan kita perhatikan”. Tegas Moh Djumpa.
Dikatakan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan PNS, dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama dapat mendorong usaha menengah kecil dan mikro, dapat bertumbuh di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari sekian ribu PNS dan P3K yang ada di kabupaten Kepulauan Aru, apabila kita pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan mereka, saya pikir mereka akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kita di daerah ini. Kami punya beban moril dan tanggungjawab di pundak kami untuk tidak mengabaikan kesejahteraan PNS, tetapi justru kami akan memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara sekalian. Catat itu baik-baik dari kami. Tegasnya.
Moh Jumpa juga berjanji kepada orang tua dari anak-anak yang mendapat beasiswa pemerintah Daerah tetapi, tidak melanjutkan kuliahnya, dikatakan apabila mereka terpilih, akan mengusahakan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Bagi bapak ibu orang tua yang tadinya anak-anak yang mendapat beasiswa tetapi mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, insya Allah, apabila saya dan Pak Timotius terpilih sebagai Bupati Aru, kami akan melanjutkan mereka untuk menyelesaikan pendidikan”. Tandasnya.
Selain PNS, Moh Jumpa juga berjanji akan mengakomodir dan mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Petani dan Nelayan, misalnya Nelayan yang awalnya kesulitan dalam memperoleh rekomendasi BBM, akan diupayakan menjadi lancer dalam proses menjawab kebutuhan BBM untuk melaut.
‘Apa yang menjadi kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, kita akan wujudkan. Seperti nelayan yang susah mengurus rekomendasi BBM, insya Allah tidak lagi seperti itu. Bapa ibu petani yang susah karena hasil produksi menurun, ibu-ibu yang jualan nasi kuning dan jualan roti dengan pasaran yang sepi, percayalah kita akan menggerakkan roda perekonomian daerah menjadi lancar. Akibat daya beli masyarakat yang kurang, termasuk PNS yang hanya berharap pada gaji murni dan pendapatan yang sangat terbatas maka berdampak pada macetnya roda perekonomian Daerah”. Jelasnya. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar