Hal tersebut memang sangat sejalan dengan bagaimana upaya pemerintah selama ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah hingga pelosok Indonesia dengan mengganti paradigma pembangunan dari yang awalnya Jawasentris, kini menjadi Indonesiasentris.
Oleh karena itu, tidak ada kesenjangan dalam hal apapun, baik itu pada pembangunan infrastruktur hingga ketersediaan dan bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan di IKN serta wilayah sekitarnya.
Meski saat ini pemerintah menggalakkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), namun bukan berarti lantas kemudian menciptakan sebuah kesenjangan baru antara wilayah yang menjadi pusat IKN dengan daerah sekitarnya.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa keberadaan IKN tentu akan sangat mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Dorongan terus pemerintah lakukan supaya tidak sampai terjadi kesenjangan ataupun wilayah lain di Kaltim supaya tidak tertinggal dengan Ibu Kota Nusantara, baik itu dari segi infrastruktur hingga bagaimana metode pendidikan yang terjadi di sana.
Dengan demikian, maka terwujud sebuah pembangunan yang sama rata dan berkeadilan secara beriringan dengan berbagai daerah lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan yang justru mengurangi potensi wilayah lain di sekitarnya.
Terlebih, secara konstitusional, memang dalam Undang-Undang telah termaktub bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia.
( ARYA RUSDI )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar