Dikatakan, sampai sekarang, tidak ada solusi penyelesaian utang daerah tersebut, tetapi malah terus bertambah.
Menanggapi soal ratusan Milyar utang darah yang menumpuk, yang akan menjadi beban Pemerintahan baru, Calon Bupati Aru terpilih, Timotius Kaide yang di konfirmasi pada saat statusnya masih sebagai calon, Kaidel menjelaskan bahwa Belanja APBD adalah belanja tahun tunggal, dan oleh karena itu di dalam pemerintahan Daerah, tidak ada yang namanya utang.
Timo menjelaskan bahwa sebuah pengakuan utang daerah dari pihak ketiga atau dari mana pun itu terjadi, apabila dalam perjalanan APBD yang sudah ditetapkan ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, di luar pembahasan APBD yang sudah ditetapkan. Di contohkannya seperti terjadinya bencana alam yang mengharuskan ada kebijakan pemerintah Daerah untuk mengatasi kondisi social masyarakat akibat bencana alam tersebut.
“Pengakuan utang Daerah, dari pihak ketiga atau dari mana pun, itu terjadi, apabila kita punya belanja tahun tunggal dalam APBD yang sudah ditetapkan, dalam perjalanan satu tahun ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar pembahasan APBD. Contoh terjadinya bencana alam atau kegiatan social lainnya, yang berdampak pada penggunaan keuangan dari belanja-belanja yang sudah dibahas dalam penetapan APBD. Misalnya akibat bencana alam, pemerintah harus mencopot 10 milyar dari belanja Modal yang sudah ditetapkan. Ini berarti Pemerintah daerah punya utang belanja modal sebesr 10 milyar, dan itu harus bisa terbaca dalam perubahan APBD tahun berjalan. APBD perubahan akan dibahas oleh DPRD, bahwa kita punya defisit penganggaran 10 miliar akibat dari pada belanja kegiatan di luar APBD, dan ini merupakan pengakuan utang. Tetapi kalau dengan pemerintah sekarang, yang berjalan normal dan tidak ada kegiatan diluar yang ditetapkan, tetapi bisa muncul utang dari kegiatan yang sudah ditetapkan maka perlu dipertanyakan uangnya di kemanakan? Ada yang bilang, itu akibat target PAD terlalu besar, tetapi sebenarnya alasan PAD itu hanya akal-akalan”. Sebutnya.
Kaidel menjelaskan, bahwa penetapan PAD untuk dianggarkan pada tahun berikutnya, harus dilihat dari realisasi 2 tahun sebelumnya. Kaidel mencontohkan misalnya mau dilakukan penetapan target PAD tahun 2025, harus didasarkan pada pertimbangan realisasi dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, misalnya realisasi PAD 10 milyar dan 2024 realisasi PAD 11 milyar, maka diangka patokan 11 milyar saja yang diakomodir masuk dalam belanja tahun 2025. Apabila saat realisasi lebih dari 11 milyar, maka keuangan Daerah baik-baik saja.
“Bukan realisasi 11 miliar tahun 2024 yang masuk dalam target penganggaran PAD tahun 2025, tetapi malah dimasukkan 100 milyar. Lalu saat realisasi hanya 10 milyar, maka dibilang adanya utang Daerah karena PAD tidak mencapai Target 90 milyar rupiah, dan ini tiap tahun dibuat begitu. ini sebenarnya akal-akalan, supaya ini jadi kambing hitam. Jadi, kebobrokan daerah ini selalu ditutupi dengan kambing hitam, dan Daerah ini sebenarnya sudah bobrok”. Tandasnya.
Terkait utang Daerah yang menumpuk, Timo Kaidel mengatakan, DPRD adalah solusinya. “Kalian DPRD itu solusinya, kalian harus panggil Bupati. Kalau dia tidak mempertanggung jawabkan belanja yang tidak di realisasi berarti LPJ-nya di tolak, harus kamu tolak dan tidak bisa di bilang di terima. Itu tidak bisa”. Tegasnya.
“Ini dari tahun ke tahun, lanjutnya, dan sudah 10 tahun utang daerah terus meningkat. Tidak mungkin setiap tahun terjadi utang daerah, tetapi kalau demikian, itu berarti ada unsure kesengajaan, dan karena itu LPJ Bupati harus ditolak”. Tegasnya lagi
Belanja APBD Tahun Tunggal adalah pengeluaran anggaran Daerah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran. Belanja APBD terdiri dari berbagai jenis, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya.
Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dan anggaran untuk masa satu tahun anggaran. Kontrak tahun tunggal dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan risiko. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar