Membawa spanduk bernada kritik, massa menyoroti tiga isu krusial: maraknya tambang ilegal, kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang dinilai belum layak, serta desakan menjaga etika publik bagi para pejabat daerah.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Probolinggo sudah pada tahap mengkhawatirkan. Lemahnya pengawasan dianggap sebagai "karpet merah" bagi perusakan lingkungan yang mengancam keselamatan warga dan merugikan pendapatan daerah.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut DPRD lebih "bertaring" dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan. Mereka mendesak agar penentuan UMR benar-benar berpihak pada kebutuhan hidup layak bagi pekerja lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Mahendra Jati Kusuma, S.E., M.M., dilaporkan tidak berada di tempat karena sedang memenuhi undangan kenegaraan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, di Jakarta.
Aspirasi massa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I. Di hadapan mahasiswa dan awak media, Zubaidi mengapresiasi aksi tersebut sebagai bentuk kontrol publik yang sehat bagi demokrasi.
“Kami menerima pengurus cabang PMII yang menyampaikan aspirasi dan inspirasi hari ini. Baik pengaduan, saran, maupun kritik, akan kami tindak lanjuti demi Probolinggo yang lebih SAE,” ujar Zubaidi.
Zubaidi menegaskan bahwa sejumlah poin tuntutan mahasiswa, termasuk isu tata niaga produk unggulan seperti tembakau dan bawang merah, sebenarnya telah masuk dalam agenda pembahasan regulasi DPRD.
“Note penting dari mahasiswa akan kami masukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Fungsi kontrol dan pengawasan akan terus kami jalankan terhadap dinas terkait,” tegasnya.
Meski sempat diwarnai orasi yang menggebu, aksi unjuk rasa berakhir kondusif menjelang petang. Di bawah pengawalan aparat kepolisian, massa PMII membubarkan diri dengan tertib namun memberikan catatan tegas: mereka akan terus mengawal janji DPRD hingga ada langkah nyata di lapangan. ( Fabil/Nitro )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar