Bupati Aru, Timotius Kaidel yang dimintai keterangannya jumat 30/01/26 di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa sebenarnya pembanyaran gaji tidak tergantung pada penetapan APBD Murni 2016, dan rencananya gaji PNS itu dibayar pada tanggal 5 januari 2026, tetapi terhalang akibat Pimpinan OPD terlambat menyampaikan usulan bendahara pengeluaran.
“Sebenarnya pembayaran gaji tidak tergantung kepada APBD, dan tidak perlu menunggu itu, karena kita bisa laksanakan dengan manual. Kita berencana tanggal 5 januari kemarin sebenarnya sudah pembayaran gaji, tetapi terhalang dengan penetapan Bendahara Pengeluaran, akibat pimpinan OPD terlambat mengusulkan Bendahara Pengeluaran dari Dinas. Sampai kemarin, masih ada 5 OPD yang belum mengusulkan Bendahara Pengeluaran, sehingga kita sudah langsung mengambil kebijakan sendiri untuk kita menentukan”. Jelas Bupati.
Akibat keterlambatan Pimpinan OPD menyampaikain usulan bendahara pengeluaran Dinas, Bupati Kaidel akhirnya mengambil kebijakan untuk menetukan sendiri bendahara pengeluaran supaya segera ditetapkan demi kelancaran pelayanan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dikatakan, diawal bulan Februari gaji PNS akan dibayar dua (2) bulan sekali gus yaitu bulan januari dan bulan Februari.
“Sebagai Bupati, saya sendiri yang akan menentukan melalui kebijakan supaya segera ada penetapan. Jadi nanti dibulan Februari kita akan laksanakan pembayaran gaji PNS dan pembayarannya sekaligus dua bulan. Jadi, terhambatnya gaji PNS bukan persoalan belum adanya penetapan APBD murni 2026, tetapi karena OPD terlambat menyampaikan usulan bendahara Pengeluaran, karena pembayaran gaji kita bisa laksanakan dengan manual”. Tandasnya.
Terkait dengan penetapan APBD Murni 2026, menurut Bupati, sinkronisasi baru selesai dan tinggal penetapan.
“Kalau menyangkut penetapan APBD Tahun 2026, Sinkronisasi tadi malam baru final, baru selesai dan tinggal penetapan”. Sebutnya. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar