MBD, SNN.com - Pemerintah Pusat di tahun 2021- 2022, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) menggelontorkan dana Sebesar Rp 72 Miliar untuk menjawab rintihan warga Maluku Barat Daya akan akses transportasi yang menghubungkan antar Desa Marsela.
Ironisnya kepentingan rakyat sebagai dalil peluncuran proyek bernilai fantastis itu terkesan disandera oleh oknum kontraktor untuk meraup untung lebih dibaringi kerja asal jadi sebagai modus.
Fakta menarik dari uang rakyat yang terkuras Itu terlihat Dari pekerjaan hotmix jalan Marsela, yang hanya seumur jagung sudah terjadi keretakan pada hampir semua badan Jalan.
Keretakan jalan Itu diduga akibat dari pengawasan yang kurang melekat dari pihak konsultan.
Menurut pengakuan masyarakat setempat, sejak awal pekerjaan, pihak kontraktor PT,S S, melakukan mobilisasi material berupa pasir pantai dari Desa Serili ke lokasi pekerjaan, sehingga kuat dugaan, pada tahap pengerjaan timbunan pilihan, tidak dilakukan oleh kontraktor tetapi hanya menggunakan timbunan tanah biasa' atau pasir pantai akibanya Saat sekarang Terjadi keretakan.
Sementara itu dirangkum dari berbagai sumber membeberkan, pada tahapan pengerjaan timbunan pilihannya diduga tidak dilakukan, hanya pake timbunan biasa ( pasir pantai)'atau mix LPA nya tidak betul (tipis atau tidak sesuai).
"Jadi berdampak pada keretakan tersebut. Padahal, secara teknis, penggunaan material pasir pantai Itu sudah dilarang dalam pekerjaan," ungkap sumber berinisial EN.
Sumber lain berinisial A.L menyebutkan, kereta jalan Itu disebabkan bahan perkerasan/kualitas materialnya kurang baik, sehingga terjadinya, pelapukan permukaan SelainAir tanah pada badan perkerasan jalan danTanah dasar/lapisan di bawah permukaan kurang stabil.
"Harusnya ada pengawasan ekstra dari pihak konsultan sehingga tidak memberikan ruang bagi pihak kontraktor untuk bekerja asal jadi.
Reporter : Nus Yerusa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar