Dalam kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, kami optimis bahwa RAPBD ini dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat beroperasi dengan baik, ujar Arief. Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp41 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, menjadi langkah awal dalam proses pembahasan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Mustopa, S.Pd.I, didampingi oleh wakil-wakilnya, dihadiri oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., para anggota dewan, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Mustopa menekankan pentingnya APBD sebagai instrumen fundamental dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. "APBD merupakan cerminan prioritas pembangunan kita. Oleh karena itu, pembahasan Raperda APBD ini harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan akuntabel, melibatkan seluruh elemen masyarakat,"ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan harapannya agar dana transfer daerah dari pemerintah pusat tidak mengalami pengurangan.
Dalam rancangan RAPBD Blora 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,18 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp2,16 triliun. "Kita juga berharap agar dana transfer daerah tidak mengalami pemotongan. Para anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) juga berjuang untuk hal ini, terima kasih kepada Pak Siswanto, ketua umum ADKASI,"ujar Bupati Arief Rohman dalam sambutan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Blora 2026 di rapat paripurna DPRD.
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan kepentingan masyarakat. Rencana pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2.187.952.957.000, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.163.952.957.000. Dari struktur tersebut, RAPBD 2026 mengalami surplus sebesar Rp24 miliar, ujarnya dalam sambutan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Blora 2026 di rapat paripurna DPRD.
Pendapatan daerah direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp527,68 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,66 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,55 triliun, belanja modal Rp148,68 miliar, belanja tidak terduga Rp33,44 miliar, dan belanja transfer Rp430,92 miliar.
Bupati Arief juga menyampaikan bahwa RAPBD 2026 mendukung tema pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp65 miliar, terdiri dari penyertaan modal Rp5 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang Rp60 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp0.
Bupati berharap RAPBD 2026 segera disetujui DPRD agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Reporter : Lukman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar