"Aturan jangan sampai memberi ruang jahat, bagi mereka yang ingin memonopoli dan memperkaya diri sendiri atau kelompok", Kata Huda, Anggota Jamal, ke wartawan SNN.com, diruang tamu bascame Jamal, Jum'at, 18/09/2026.
Langka mendasar dan prinsipel dalam penataan regulasi, pemerintah daerah Lamongan harus membuka ruang publik agar pemetaan persoalan di setiap sektor dapat terekam.
"Input dari praktisi, akademisi dan publik dapat memperkaya pemahaman stigholder, sehingga perumusan peraturan perundangan tepat sasaran dan cermat", saran Huda.
Dia mencontohkan RAPERDA kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam peyediaan infrastruktur alat penerangan jalan, masih memberikan ruang bagi pihak ketiga bermain - main di kwalitas barang.
"Jangan hanya Spesifikasi saja sebagai ukuran standart kwalitas barang yang di beli, tapi ada garansi waktu kefungsian barang yang di beli oleh Pemerintah daerah melalui pihak ketiga" sebut Huda kelemahan RAPERDA ini.
Mengaca pengalaman di masa lalu, pembelian komputer untuk pemerintahan desa, spesifikasi sesuai tender, tetapi kwalitanya 6 bulan sudah ada yang tidak berfungsi, beber Huda.
Dia juga mencontohkan RAPERDA lainnya, pemisahan aset Pemerintah daerah sebagai aset PDAM, dapat di jadikan jaminan kerjasama dengan pihak pengusaha oleh PDAM, ini celah masuk pengusaha untuk menguasai pengelolaan Sumber Daya Air Lamongan
" Air itu kebutuhan dasar kehidupan, seharusnya harga mati dikelolah PDAM sebagai kepanjangtangan Pemerintah Daerah", tegas Huda.
Masih dengan Huda, pemerintah daerah ( PEMDA) bila mengingat kemampuan fiskalnya masih belum mengkaver layanan penyediaan air bersih, pemerintah bisa mengembangkan partisipatif publik, bukan langsung memberikan ruang masuk pengusaha.
" Kalau PDAM kita lemah, PEMDA Lamongan bisa mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)", pungkas Huda.
Pewarta : Hadi mulyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar