Jakarta, SNN com - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DPP Desa Bersatu secara resmi dibuka oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua KKIP, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., pada Selasa (18/3) di Bidakara, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Dudung mengapresiasi tema yang diusung oleh DPP Desa Bersatu, yaitu “Dukungan Desa Terhadap Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran: Komitmen Desa dalam Menyukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih.” Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Dudung yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI periode 2021–2023, menekankan bahwa nilai-nilai yang berkembang di desa merupakan sumber kepribadian nasional yang kemudian melahirkan Pancasila. Ia juga mengingatkan bahwa desa memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Di akhir pemaparannya, Dudung menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pertahanan nasional hingga ke tingkat desa, mengingat ancaman di masa depan semakin kompleks dan berbasis teknologi. Ia juga berharap dapat mempererat kerja sama dengan DPP Desa Bersatu dalam berbagai program strategis.
Acara juga hadiri beberapa Tokoh penting seperti : Penasehat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jaksa Agung Muda, Menteri Koperasi (Budi Arie Setiadi), Staf Khusus Presiden Bidang Kepemudaan (Raffi Ahmad), Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Desa (Yandri Susanto), Dirjen Bina Desa, Kementerian Dalam Negeri, BNN, POLRI, Dll.
Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, mengapresiasi kehadiran Dudung Abdurachman yang berkenan membuka Rakornas Desa 2025 secara resmi. “Atas nama seluruh Ketua Organisasi Desa Nasional yang tergabung dalam Desa Bersatu, serta seluruh masyarakat desa, kami merasa terhormat atas kehadiran Jenderal Dudung yang berkenan membuka acara dan memberikan pemaparan,” ujar Asri Anas.
Dalam sambutannya, Asri Anas menjelaskan bahwa DPP Desa Bersatu merupakan wadah bagi delapan organisasi desa nasional, antara lain:
1. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
2. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI)
3. Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDSI)
4. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indonesia (ABPEDNAS)
5. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI)
6. Pengurus Pusat Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PP PPDI)
7. Komunitas Purnabakti Kepala Desa serta Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI)
8. Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara)
Dengan unsur-unsur yang tergabung, Desa Bersatu menjangkau hingga 75.256 desa di seluruh Indonesia. Rakornas Desa 2025 dihadiri sekitar 1.500 peserta yang berasal dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta perwakilan organisasi masyarakat desa dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 18 kota.
Rakornas ini bertujuan untuk menata keorganisasian serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sebagai bagian dari peringatan satu tahun berdirinya Desa Bersatu, Rakornas 2025 juga menjadi ajang peresmian Kantor Sekretariat DPP yang dinamakan “Rumah Desa Indonesia” di Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
Acara ini dilanjutkan Audiensi Dengan Menteri Desa di Kantor Kemendes
Pertemuan dengan Kemendesa menghasilkan Rekomendasi kesepakatan yang disampaikan ke pihak terkait
Diantara nya
1. Mendukung Koperasi Desa merah putih dengan tetap menjunjung Azaz Rekognisi dan subsidiaritas Desa, dan tidak boleh menggerus Dana Desa
2. Mendukung Desa Bersinas (Desa Bersih dari Narkoba)
3. Segera dibayarkan SILTAP Bagi kepala desa dan perangkat desa yang belum terbayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri
4. Menyegerakan penyelesaian PP yang terkait dengan UU no 3 tahun 2024,
5. THR untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
6. Dana Desa Tahun 2025 dinaikkan
7. Dll
Dalam sambutannya, Widhi Hartono ketua umum DPN PPDI juga masih menyoroti masih maraknya pemberhentian perangkat desa tidak sesuai prosedur, imbas dari Pilkades.
Rakornas Desa 2025 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional serta mendukung visi pemerintahan melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar