Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA


Rabu, 08 April 2026

Rakor TPP Kabupaten Probolinggo, Bupati Haris Tekankan Peran Pendamping Desa Tekan Kemiskinan

Probolinggo, SNN.com – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya kolaborasi antara Tenaga Pendamping Desa dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk menekan angka kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Haris saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati, Rabu (8/4/2026).

Rakor yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan” ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Munaris serta Koordinator TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham.

Dalam arahannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyebut sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga dampak bencana yang memengaruhi pembangunan infrastruktur.

“Kami punya harapan besar akan kolaborasi antara pendamping desa dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ini saatnya kita berjalan bersama menyelesaikan persoalan di desa,” katanya.

Bupati Haris mengungkapkan, tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang masih masuk empat besar di Jawa Timur menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara bersama. “Kemiskinan ini menjadi PR besar kami. Selisihnya cukup jauh dengan daerah lain, sehingga perlu kerja bersama untuk mengejarnya,” tegasnya.

Menurut Bupati Haris, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menjalankan pembangunan. Tanpa sistem yang baik, program tidak akan berjalan optimal. “Kita tidak bisa mendorong birokrasi bergerak cepat kalau tata kelolanya belum benar. Sistem harus dibenahi terlebih dahulu,” jelasnya.

Selain tata Kelola pemerintahan, sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas mengingat masih banyak jalan rusak yang membutuhkan penanganan. “Ratusan kilometer jalan perlu diperbaiki. Ditambah dampak bencana, kerusakan semakin bertambah. Ini menjadi fokus anggaran kita,” lanjutnya.

Bupati Haris juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai kunci keberhasilan pembangunan. “Kalau kepercayaan masyarakat hilang, maka akan sulit. Karena itu, kita harus menjaga trust dengan kerja nyata dan transparansi,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Haris meminta tenaga pendamping desa berperan aktif sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat desa, terlebih di tengah keterbatasan anggaran desa saat ini. “Tugas pendamping desa ini tidak ringan. Harus mampu menyeimbangkan program pusat dengan kebutuhan desa. Tapi saya yakin kita bisa menemukan solusi bersama,” tambahnya.

Sementara Koordinator TAPM Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham menyampaikan saat ini terdapat 132 tenaga pendamping profesional di Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 6 tenaga ahli, 52 pendamping desa yang tersebar di 24 kecamatan dan 74 pendamping lokal desa yang bertugas di seluruh desa di Kabupaten Probolinggo.

“Peran pendamping desa mencakup fasilitasi, edukasi, mediasi hingga advokasi dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kami juga membantu mengidentifikasi potensi ekonomi desa serta mendorong partisipasi masyarakat agar pembangunan berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Arham juga menyoroti tantangan menurunnya Dana Desa pada tahun 2026 yang hanya sekitar Rp110 miliar, jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menuntut desa untuk lebih mandiri melalui penguatan ekonomi lokal. “Desa tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer. Perlu penguatan BUMDes dan koperasi desa agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pendamping desa dapat terus diperkuat agar pembangunan desa di Kabupaten Probolinggo berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. “Kami siap bermitra dan berkontribusi untuk membangun desa agar lebih maju,” pungkasnya.(Fabil)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"