Sarmansyah, yang dikenal sebagai mantan Kepala Adat Kampung Tutung di era kepemimpinan Bupati Ir. A Rama Asia, menegaskan bahwa tindakan-tindakan provokatif seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi pembangunan di Kutai Barat, terutama dalam hal kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
“Yang dilakukan oleh Alsiyus ini sangat mengkhawatirkan. Seolah-olah penegak hukum tidak bekerja, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Narasi-narasi semacam ini sangat berbahaya dan bisa berdampak buruk pada iklim investasi di Kutai Barat,” tegasnya, Sabtu (1/6).
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kritik yang disampaikan APHKB yang dinilai tidak proporsional dan tidak konstruktif. Terlebih lagi, menurutnya, masa pemerintahan Bupati Kutai Barat yang baru saja berjalan 100 hari, sejak pelantikan pada 20 Februari hingga 30 Mei lalu, tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, bukan tekanan sepihak tanpa dasar.
"Ormas Harusnya Membantu, Bukan Menekan"
Sarmansyah menegaskan bahwa tugas ormas dan LSM semestinya adalah membantu pemerintah, bukan menebar narasi "teror" kepada masyarakat. Ia mendorong organisasi-organisasi masyarakat untuk berkontribusi nyata dalam membangun daerah, seperti melakukan survei sosial atau riset terhadap kondisi ekonomi masyarakat, bukan sekadar melontarkan kritik yang tidak berdasar.
“Kalau kita bicara soal pekerjaan, semua kembali ke persoalan ekonomi. Maka peran ormas adalah membantu pemerintah menciptakan solusi, bukan menambah beban dengan narasi yang tidak berdasar. Harusnya kerja nyata dulu baru bicara kritik,” tegasnya.
“Jangan Diskreditkan Institusi Negara”
Menurut Sarmansyah, narasi yang dibangun oleh Alsiyus bersama H. Abd Rais melalui APHKB cenderung mendiskreditkan institusi negara, khususnya aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan mengapa APHKB tidak pernah secara terbuka mengkritisi perusahaan-perusahaan besar yang meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi, atau perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi.
“Kalau memang peduli lingkungan, kenapa tidak angkat isu soal perusahaan tambang yang tinggalkan lubang menganga? Atau soal HGU dan konsesi? Kenapa justru menyasar masyarakat kecil seperti sopir dan operator yang bekerja untuk menyambung hidup?” cetusnya.
Soal Tambang Ilegal: Harus Dilihat dari Perspektif Ekonomi
Menanggapi isu tambang ilegal, Sarmansyah mengatakan bahwa ini adalah persoalan bersama yang tidak bisa semata-mata dibebankan pada aparat penegak hukum. Ia menyebut, kondisi ekonomi nasional dan regional yang sedang bergejolak turut menjadi akar persoalan munculnya praktik-praktik ilegal.
“Ya kita akui, tambang ilegal itu masalah. Tapi jangan serta-merta menyudutkan lembaga tertentu. Kita harus lihat akar masalahnya—ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
APHKB Diminta Tampilkan Data Nyata
Sarmansyah juga menantang APHKB untuk menampilkan data kondisi ekonomi masyarakat Kutai Barat secara nyata, bukan hanya mengutip data dari BPS atau lembaga lain. Ia menyebut opini yang dibangun APHKB selama ini cenderung tidak berdasar dan mengarah pada provokasi.
“Kalau memang ingin bicara data, turun ke lapangan. Jangan hanya bangun narasi kosong. Selama ini yang dibangun hanya opini-opini sesat yang justru memperkeruh suasana,” katanya.
“Ormas Harus Memberi Manfaat, Bukan Jadi Beban”
Menutup pernyataannya, Sarmansyah berharap agar semua ormas dan LSM di Kutai Barat berperan aktif dalam membangun daerah, bukan menjadi beban. Kritik boleh, namun harus dibarengi dengan kontribusi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Organisasi itu harus memberi manfaat. Baru punya moral untuk mengkritik. Jangan hanya tahu menekan tanpa solusi,” tutupnya. ( ARYA RUSDI )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar