Kegiatan bertempat di aula Sitakena Dobo, senin 17/03/25 dan di hadir Gubernur Maluku, yang diwakili oleh Plh. asisten bidang Administrasi umum Sekretariat Daerah Maluku, Sartono Pining SH.M.Kn, mantan Bupati dan wakil Bupati Aru, dr. Johan Gonga, Muin Sogalrey SE. Forkopimda dan pimpinan OPD Kabupaten Kepulauan Aru, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Timotius Kaidel, dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk bahu membahu membangun Aru, karena terdapat banyak permasalahan pembangunan Daerah yang harus diselesaikan bersama, diantaranya:
1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak inklusif;
2. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah dan tenaga kerja kurang produktif;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,
4. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan distribusi pendapatan belum merata;
5 Akses dan konektivitas antar pulau masih rendah;
6. Tata Kelola pemerintahan yang kurang inovatif dan layanan publik yang belum professional;
7. Serta Kualitas infrastruktur yang masih rendah dan belum merata.
Dikatakan, rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025-2030, sesuai visi yang diusung yakni, "Kepulauan Aru yang Maju, Mandiri, dan Harmonis Berbasis Ekosistem Ekonomi Laut Arafura yang Mendunia". Visi tersebut, diwujudkan dalam 7 (tujuh) Misi antara lain,
1.Memperkuat pondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif dan inklusif berbasis ekosistem ekonomi biru dan ekonomi hijau;
2.Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan;
3.Memperkuat pondasi transformasi sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera;
4.Adaptasi teknologi untuk pondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, profesional, bersih dan transparan;
5.Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal;
6.Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana; dan
7.Memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis ekosistem Laut Arafura.
Untuk melaksanakan Visi dan Misi diatas, lanjut Kaidel, ada beberapa tantangan yang di hadapi terkait dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan kebijakan Daerah yang dibuat sebelumnya yaitu,
1.Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia;
2.Dana DAK dan DAU peruntukan untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk sementara tidak lagi dikelola oleh Daerah, tetapi dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat;
3.Penerimaan tenaga P3K yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah serta kemampuan keuangan daerah, akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dan target-target Pembangunan sesuai Visi-Misi yang telah ditetapkan karena keuangan daerah yang bersumber dari DAU dan PAD tidak akan mencukupi untuk membiayai gaji pegawai ASN dan Pegawai P3K yang bertambah sangat signifikan yaitu kurang lebih sebanyak 2400 orang pegawai, yang pembiayaannya akan menjadi tanggungjawab daerah mulai tahun depan 2027.
Walaupun demikian, menurut Kaidel, pihaknya tetap optimis untuk melaksanakan Visi Misi ditengah tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan pembiayaan gaji. Dirinya berharap ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat untuk pembayaran gaji P3K menjadi pembiayaan pemerintah pusat.
“Harapan kedepan, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mana pembayaran Gaji P3K menjadi pembiayaan Pemerintah Pusat”. Harapnya.
Dikatakan sebagai langkah awal mewujudkan komitmen politik dalam membangun Aru, pihaknya telah merumuskan program 100 hari kerja, dengan delapan (8) target capaian.
“Sebagai Langkah awal, mewujudkan komitmen politik dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan program 100 hari kerja, yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) target capaian yakni:
1.Dobo Terang;
2.Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dan lancar;
3.Penanganan masalah sampah di kota Dobo;
4.Pengendalian penambangan liar terumbu karang dan pasir pantai;
5.Pemerataan distribusi tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan;
6.BBM tanpa antrian dan pungli;
7.Penyesuaian tarif peti kemas dan lahan pemda pelabuhan Dobo, demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang;
8.Penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan, trotoar dan pasar.
Mengakhiri sambutannya, Timo Kaidel mengajak seluruh masyarakat bersama-sama bergandengan tangan membangun Aru, dengan siap membuka diri terhadap pikiran dan masukan yang positif dalam mendukung pemerintahan.
“Mari bersama-sama kita bergandengan tangan membangun daerah ini. Untuk itu, kami siap membuka diri terhadap pikiran dan masukan yang positif dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan”. Ajaknya.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. asisten bidang Administrasi umum Sekretariat Daerah Maluku, Sartono Pining SH.M.Kn, mengatakan, sejarah Indonesia mencatat bahwa tanggal 20 februari 2025, presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah mengambil sumpah/janji dan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 481 daerah, provinsi, kabupaten dan kota, hasil pilkada serentak Nasional tahun 2024.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Maluku menitipkan beberapa pesan kepada Bupati dan wakil Bupati Aru, dalam mengawali penugasan membangun Aru, pertama; bahwa sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memiliki legitimasi yang kuat, sebab dipilih oleh rakyat dalam sebuah ajang pilkada yang sah dan legitimate. Dalam hukum tata negara kita, eksekutif memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan legislatif sebagai unsur pembentuk undang-undang. Relasi kerja ini menempatkan eksekutif dan legislatif berada pada semangat kemitraan yang sejajar, dimana masing-masing pihak punya kewenangan yang berbeda, tetapi saling mendukung demi terlaksananya tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Masyarakat.
ke-dua; Pengalaman dan pembelajaran dalam masa orientasi kepemimpinan selama kurang lebih 1 (satu) minggu di Akademi Militer Magelang, hendaknya menjadi panduan bagi saudara untuk menerapkan ilmu pengetahuan informasi sekaligus pula nilai-nilai kepemimpinan yang diperoleh selama kegiatan retreat dilaksanakan. Semangat kedisiplinan, loyalitas, integritas, komitmen, akuntabilitas, inovasi dan sinergitas kerja bagi seluruh jajaran birokrasi, perlu ditularkan.
ke-tiga; Arahan pemerintah pusat melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, memberi penegasan sekaligus signal kuat agar pemerintah daerah segera melakukan perubahan cara berpikir dan cara bertindak dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien, namun tetap berkinerja tinggi. Penyelerasan pemerintah daerah harus duduk kembali bersama-sama dengan DPRD guna melakukan setting ulang terhadap komposisi dan struktur APBD masing-masing yang telah ditetapkan.
“Saya berharap, nantinya dalam proses penyesuaian dan penyelarasan APBD tersebut, hendaknya target dan sasaran pembangunan dan pelayanan publik yang dikerjakan, harus lebih fokus dan menghasilkan indikator kinerja yang jelas dan terukur”. Harapnya. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar