Diketahui, nilai yang harus diraih untuk naik ke tingkat Nindya adalah antara 701-800, dan hal ini dimungkinkan dapat diraih.
Saat Verifikasi Lapangan Hybrid dengan tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Senin (26/5/2025) di pendopo Bupati Blora, harapan besar disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, agar Kabupaten Blora dapat meraih predikat Nindya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), naik satu peringkat dari capaian sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ema mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Blora beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk DPRD dan gugus tugas KLA. Menurutnya, semangat dan kerja sama lintas sektor di Blora dalam mewujudkan kabupaten yang ramah anak sudah sangat baik.
"Komitmen dari Kepala Daerah dan gugus tugas sangat terlihat. Ini juga tercermin dari dukungan DPRD dan seluruh pihak yang terlibat di Blora untuk terus meningkatkan capaian nilai-nilai dalam beberapa indikator yang telah ditetapkan," ungkap Ema.
Salah satu aspek yang mendapat sorotan positif adalah keterlibatan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan kebijakan. Forum anak telah difasilitasi dengan baik dan diberi ruang untuk menjadi pelopor serta pelapor dalam berbagai kegiatan yang mendukung indikator KLA.
Selain itu, Blora juga dinilai aktif dalam penyediaan fasilitas ramah anak dan menggandeng berbagai lembaga lintas sektor untuk mendukung program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak anak.
"Harapan kami, Blora dapat menyampaikan dan menunjukkan langsung data lapangan yang ada. Hal ini diharapkan bisa meyakinkan tim untuk menaikkan status Kabupaten Blora ke level Nindya," tambah Ema.
Proses verifikasi dilakukan diawali dengan sambutan dan pengarahan dari Wakil Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPPA yakni Andi Nirmalasari, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Dra. Ema Rachmawati, dan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman.
Setelah itu dilakukan verifikasi evaluasi KLA dengan agenda paparan capaian KLA oleh Ketua Gugus Tugas Kab.Blora dan proses verifikasi evaluasi. Pada kesempatan tersebut, tim dari pusat juga melakukan verifikasi evaluasi KLA 2025 bersama Forum Anak, dan virtual tour proses verifikasi layanan PHA dan PKA.
Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, yang mengikuti via zoom, mengungkapkan komitmennya bahwa pemenuhan hak anak merupakan dasar untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Blora, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu menjadi perhatian bagi Kabupaten Blora untuk meningkatkan sumber daya manusia dan hak anak harus terlindungi.
“Ini menjadi semangat dan motivasi kami tentunya kami bersama Bu wakil Bupati, Forkopimda dan instansi terkait baik OPD-OPD terkait maupun Vertikal akan terus berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster kelembagaan termasuk juga Kecamatan Layak Anak dan juga Desa atau Kelurahan Layak Anak,” Jelas Bupati
Dipaparkan, bahwa peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan, ini merupakan komitmen kuat dari eksekutif maupun legislatif untuk menjadikan Blora ini menjadi Kabupaten Layak Anak.
Juga sektor kelembagaan Kabupaten Layak Anak akan segera dipenuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Di Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Capaian Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak telah kami maksimalkan agar bisa 100%, selain itu kami berinovasi dengan menyelenggarakan Musrenbang Keren yang pesertanya adalah kelompok rentan yang terdiri dari anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan perempuan. Hal ini untuk menjamin bahwa anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus wadah untuk pemenuhan hak anak.
Kemudian, Di klaster II Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif dengan peran aktif TP PKK, 24 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya di Kabupaten Blora.
"Dengan harapan anak-anak di Kabupaten Blora bisa menjadi anak yang berkarakter, berkualitas unggul dan berdaya saing,” imbuhnya
Klaster III
Bupati menjelaskan, di Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dengan berbagai upaya kami menurunkan angka stunting dan gizi buruk, begitu juga dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, kami perbaiki kualitas dan kuantitasnya sehingga anak-anak bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.
Di Klaster IV Pendidikan, tambahnya, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kami dorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak, serta harapan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.
“Kami juga mempunyai inovasi SSN (Sekolah Sisan Ngaji) untuk memperkuat karakter anak-anak Blora,” lanjutnya
Di Klaster V Perlindungan Khusus, dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, kami kira bisa menjamin semua anak, baik korban maupun pelaku, dapat terlindungi dengan maksimal, mulai dari desa, kecamatan hingga wilayah kabupaten.
Selanjutnya, Peraturan Bupati terkait Pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) saat ini sedang proses harmonisasi di Kemenkumham. Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Desa Layak Anak terus kami upayakan penambahan kualitas dan jumlahnya.
Pihaknya yakin dengan komitmen dan sinergi yang baik dari seluruh komponen di Kabupaten Blora, maka Kabupaten Blora Layak Anak dapat segera terwujud.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Forkopimda Blora, Sekretaris Daerah Kab.Blora, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Blora, Ketua TP PKK Kabupaten Blora, OPD dan camat terkait, Forum Anak, kepala desa/lurah, ormas dan media massa, dan lainnya.
Sementara itu, terpisah Wakil Ketua Tim Verifikasi, Andi Nirmalasari, menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan verifikasi lapangan. Andi menilai bahwa tim dari Kabupaten Blora telah menunjukkan koordinasi yang baik. Baik dari segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.
“Kami ucapkan terima kasih. Memang betul sekali terlihat bagaimana kesiapan tim dari Kabupaten Blora, dan itu kami apresiasi sekali. Baik dari segi administratif maupun yang di lapangan, semua tampak solid. Setiap yang disampaikan menunjukkan bahwa masing-masing perangkat daerah saling bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Andi usai melakukan verifikasi.
Lebih lanjut, Andi mendorong agar bukti dukung yang diperlukan segera dilengkapi dan untuk memperkuat hasil verifikasi.
Ia menyebut bahwa dokumen-dokumen tersebut akan menjadi penentu dalam penilaian, khususnya untuk menjaga atau bahkan meningkatkan peringkat Kabupaten Blora ke level Nindya.
“Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkomitmen. Bukti dukung yang diperlukan agar segera dilengkapi, karena inilah kekuatan Bapak Ibu dalam verifikasi lapangan hybrid,” tambahnya.
Reporter : Lukman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar