Bupati Aru: Masalah Pendidikan adalah Masalah Negara Kampus Tidak Boleh Drop Out Mahasiswa

Kepulauan Aru, SNN.com - Mahasiswa dari Kampus Pasapua Ambon yang diberhentikan karena Tunggakan Uang Kuliah, terus melakukan aksi Demo kepada Pemerintah Daerah, karena program beasiswa yang dianggarkan dari tahun 2020, belum dibayar sampai sekarang. Aksi dilakukan di Jalan raya Pemda depan kantor Bupati Aru, selasa 23/09/25 dengan pengawalan ketat dari anggota Polres Kepulauan Aru.

Bupati Aru, Timotius Kaidel, berkenan temui para mahasiswa dan menegaskan agar mahasiswa harus kembali ke Kampus dan menyelesaikan study akhir, karena masalah pendidikan adalah masalah Negara, dan pihak Kampus tidak boleh drop Out Mahasiswa karena biaya pendidikan.

“Jadi teman-teman Mahasiswa Pasapua Ambon yang mau menyelesaikan study akhir, saya suruh balik ke- Kampus. Masalah pendidikan ini, adalah masalah Negara, dan kampus tidak boleh drop out mahasiswa karena biaya pendidikan. Ini tidak boleh”. Tegasnya.

Terkait komunikasi pemerintah Daerah dengan pihak Kampus, menurut Bupati, Pihaknya baru- baru dari kampus Pasapua Ambon, dan Tim pemda Aru sedang bekerja, sehingga Bupati Kaidel menyuruh mahasiswa kembali untuk lanjutkan kuliah, dan masalah hutang Beasiswa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

“Kita baru dari sana, dan tim lagi bekerja dan saya suruh untuk kalian balik dan lanjutkan kuliah. Ini tanggung jawab Pemerintah Daerah”. Tegasnya lagi.

Bupati Kaidel, menjelaskan bahwa bukan serta merta Pemda Aru tidak mau membayar atau membayar tunggakan uang beasiswa, tetapi sebagai pemerintahan yang baru, belum tahu pokok persoalan seperti apa. Karena ini tunggakan dari tahun 2020 sampai 2024, katanya, maka Pemda Aru, telah membentuk tim dan tim sementara bekerja untuk menyelidiki, setiap MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Aru dengan Pihak Kampus, untuk mengetahui titik persoalannya, karena ini uang Negara. 

“Kita bukan serta merta tidak mau bayar dan membayar. Tetapi karena ini tunggakan hutang dari tahun 2020, sehingga kita sudah membentuk Tim dan Tim sementara bekerja untuk selidiki setiap MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara pihak Kampus dan Pemerintah Daerah, supaya bisa tahu dimana akar persoalannya. Harus selidiki dulu, kenapa? Karena setiap tahun terbitkan Perjanjian Kerja Sama, tetapi tidak dibayar. Jadi kalian bersabar saja, karena Tim lagi selidiki dan mengklarifikasi semua persoalan ini. Tim kemarin sudah berangkat ke Ambon, bertemu dengan pihak Kampus untuk dudukkan masalah seperti apa. Mudah-mudahan ada kesimpulan diujung penyelesaian masalah. Sehingga Pemerintah Daerah mengambil satu langkah untuk penyelesaian. Jadi di harapkan semua Mahasiswa harus bersabar, dan kalau sudah ada kesimpulan, barulah kita Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menganggarkan dalam APBD tahun 2026”. Harap Bupati. 

Menurut Bupati, kerja tim dalam menyelidiki masalah anggaran Beasiswa, ada kebocoran dan kejanggalan yang menjadi temuan Tim, yang perlu ditelusuri lebih dulu. 

“Ada kebocoran yang ditemukan oleh Tim, bahwa terdapat kejanggalan dalam pembayaran setiap tahun, dan ada Perjanjian Kerja Sama yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga ini kita telusuri dulu”. Ungkapnya. (Moses)