Dalam agenda pembinaan ini, selain Disperindag, Sapol PP, Dinas Perhubungan, BAPENDA juga hadir memberikan pembinaan.
" Agenda ini agar semua pihak dalam penataan PK5 ini bisa saling memahami ada kepentingan umum yang harus juga di pertimbangkan", kata Anang Taufik saat di wawancarai wartawan SNN.com
Masih dengan Anang, kita hadirkan juga Dishub agar pelaku PK5 memahami ada hal - hal yang harus di pertimbangkan di lidi sektor Perhubungan, lidi sektor Bapenda (pajak restribusi, red), lidi sektor Sapol PP dalam fungsi tugasnya penegakan ketertiban bersama.
Bahkan Anang juga berpesan khusus untuk kawan- kawan Sapol PP, penegakan jangan berdampak pada kehilangan mata pencarian pelaku usaha PK5 yang sudah berdiri saat ini.
"Jangan langsung di disiplinkan, sabar mekanisme pembinaan dahulu biar yang bekerja dulu ada pertimbangan lebih utama soal kondisi ekonomi", permohonan Anang ke pihak Sapol PP.
Terpisah, choeruddin perwakilan BAPENDA, menyampaikan bahwa selama ini adanya pungutan di pelaku PK5 itu bukan restribusi daerah.
Pungutan atau iuran yang selama ini ada itu bukan restribusi daerah tapi pungutan paguyupan PK5 sendiri, pemerintah daerah belum menerapkan restribusi untuk pelaku PK5 walau mereka berada pada fasilitas umum Pemda", ungkap Choeruddin.
Di sesi masukan dari PK5, agung dari salah satu pelaku PK5 mengharapkan tidak sekedar seremonial acara tatap muka seperti ini, tetapi juga ada pemeliharaan fasilitas stan yang di pakai PK5.
Disperindag langsung memberikan tanggapan dalam sesi masukan, anggaran menjadi faktor yang mengakibatkan Disperindag belum bisa memenuhi harapan temen - temen pelaku PK5
"Sudah kami usulkan anggaran untuk belanja perbaikan stan yang perlu perbaikan, tetapi belum di setujui", ungkap Anang.
Pewarta : Hadi Mulyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar