Dikatakan, jangan kita mengkritik kinerja ASN, jangan kita mengkritik Kinerja Guru-guru dan pegawai Kesehatan di Desa-Desa kalau kita belum mampu memfasilitasi dan menjehterakan mereka.
“Jangan kita mengkritik Kinerja ASN, jangan kita mengkritik kinerja Guru-Guru dan Tenaga Kesehatan di desa-desa, kalau kita belum mampu memfasilitasi dan mensejahterakan mereka. Tunjangan Kinerja, TPP, Insentif, dan lain-lain harus dikembalikan dan difasilitasi. Sejahterakan dulu ASN baru tuntut kinerja mereka. Hak-hak harus dikembalikan”. Tegasnya.
Dari penegasan Calon Wakil Bupati Aru, Moh Djumpa, tentang hak-hak ASN harus dikembalikan, mesti ASN di Aru mencatat bahwa sejak tahun 2020 uang makan setelah di hapus, Pemda Aru janji akan memberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), tetapi kenyataannya sampai sekarang realisasi TPP tersendat, bahkan di tahun 2024 ini, TPP satu bulan pun belum diterima oleh ASN termasuk insentif dan tunjangan lainnya.
Dalam orasinya, Moh Jumpa bersama Timotius Kaidel, berkomitmen jika terpilih, tingkat kesejahteraan ASN akan diperhatikan. “Bapak ibu PNS dimanapun berada, saya minta anda catat, apabila saya dan Pak Timo terpilihi, maka tingkat kesejahteraan anda akan kita perhatikan”. Tegasnya.
Calon Wakil Bupati, Moh. Jumpa, menjelaskan bahwa hak-hak ASN harus dikembalikan, karena ASN turut menggerakkan roda perekonomian di Daerah, terutama mendorong usaha para petani dan Nelayan bertumbuh menjadi baik. Dikatakan, kesejahteraan ASN merupakan beban moril dan tanggungjawab pasangan calon ketika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aru.
“Pegawai negeri di Aru, jangan percaya hasutan, percayalah kepada Pak Timotius Kaidel dan saya. Sebab kesejahteraan ASN adalah beban moril dan tanggungjawab dipundak kami untuk tidak mengabaikan saudara-saudara, tetapi justru memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara sekalian. Catat itu baik-baik dari kami”. Ucapnya. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar