Laporan soal maraknya praktik sabung ayam disampaikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Ketua GMPK, Sholehudin, menegaskan bahwa DPRD tidak boleh menutup mata terhadap keresahan masyarakat. “Praktik sabung ayam ini sudah lama meresahkan warga. Kami mendesak DPRD bersikap tegas, bukan justru diam,” ujarnya dalam forum.
Namun, jalannya RDP justru diwarnai ketegangan. Salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar dinilai menunjukkan sikap arogan, seolah tidak terima dengan agenda pembahasan dugaan praktik perjudian sabung ayam.
Arini, sekretaris GMPK yang turut hadir, ikut menyesalkan sikap tersebut. “Wakil rakyat seharusnya mendengar dan membela kepentingan rakyat, bukan bersikap seolah alergi terhadap kritik. Kalau DPRD tidak bisa menindak tegas untuk mewakili masyarakat, lalu apa funsinya DPRD, jangan salahkan masyarakat bila kepercayaan mereka makin hilang,” tegas Arini.
RDP yang sejatinya menjadi wadah mencari solusi justru memperlihatkan wajah kontradiktif lembaga legislatif: di satu sisi rakyat meminta perlindungan hukum, namun di sisi lain ada perlawanan sikap dari oknum wakil rakyat. Kondisi ini menambah kekecewaan publik yang berharap DPRD menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan memberantas praktik perjudian.
Isu sabung ayam dipastikan masih akan menjadi sorotan publik, sekaligus ujian bagi DPRD Kota Probolinggo dalam menunjukkan keberpihakannya: pada rakyat yang dirugikan, atau pada kepentingan segelintir pihak. (Memet/Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar