Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi terkait penguatan transparansi anggaran di lingkungan legislatif. RDP dipimpin langsung oleh Muchlis, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan berlangsung secara interaktif serta substansial.
Ketua KOMSIPRO, Ahmad Hilmidin, dalam penyampaiannya mendesak agar DPRD Kabupaten Probolinggo lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Kami sebagai pilar keempat demokrasi merasa perlu mengingatkan agar DPRD tidak terus berada di zona nyaman hingga melupakan fungsi pengawasan dan transparansinya," tegas Hilmidin.
Ia menambahkan, sebagai putra daerah, insan media memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan demi kemajuan Probolinggo. Hilmidin juga mengapresiasi keterbukaan Komisi I dalam menerima aspirasi ini.
"Kami mengapresiasi Bapak Muchlis yang mendukung penuh upaya agar penggunaan anggaran di Kabupaten Probolinggo ke depannya jauh lebih transparan," imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, KOMSIPRO menyampaikan empat poin tuntutan utama:
1. Keterbukaan Informasi Publik: Menuntut transparansi penuh terkait penggunaan anggaran serta capaian kinerjanya.
2. Peran Sekwan: Mendesak Sekretariat Dewan (Sekwan) agar lebih proaktif membuka ruang informasi bagi wartawan di lingkup DPRD.
3. Pengawasan Dana Pokir: Meminta agar tidak ada lagi potongan dana Pokok Pikiran (Pokir) oleh oknum anggota DPRD.
4. Pemerataan Publikasi: Menuntut distribusi anggaran publikasi yang merata bagi seluruh media, tidak hanya terkonsentrasi pada media internal.
Menanggapi hal tersebut, Muchlis menyampaikan terima kasih atas masukan kritis dari KOMSIPRO. Ia sepakat bahwa peran media sangat krusial dalam mengawasi kinerja legislatif.
"Kehadiran KOMSIPRO adalah langkah positif agar anggota DPRD dapat terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya," ujar Muchlis.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media agar masyarakat dapat mengetahui hasil kerja nyata para wakil rakyat. Bahkan, Muchlis menantang media untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dan pemotongan pokir oleh oknum DPRD.
"Kami mendukung penuh jika ada temuan penyalahgunaan anggaran dan pemotongan Pokir oleh oknum anggota DPRD agar segera dilaporkan. Ini penting supaya citra institusi tidak tercoreng oleh ulah segelintir orang," tegasnya.
RDP tersebut ditutup dengan komitmen untuk menjaga komunikasi yang intensif dan berkesinambungan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, informatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(Fabil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar