Dijelaskan, Angka Prevalensi Stunting di Aru, fluktuatif, dimana pada tahun 2023, Stunting di Aru turun, tetapi pada tahun 2024, malah menjadi meningkat.
“Jadi ada di salah satu Desa itu stuntingnya menurun, tetapi tiba-tiba di bulan-bulan tertentu pada saat ibu-ibu hamil melahirkan, anak-anak mereka kecil-kecil semua, akhirnya stunting meningkat lagi”. Jelasnya.
Sebagai ketua Tim, Moh. Djumpa menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat sekaligus silaturahmi dengan seluruh Tim.
Dikatakan, dalam rapat, dirinya meminta agar dilakukan evaluasi terkait dengan kinerja Tim sudah sampai dimana, mengingat angka prevalensi stunting di Aru masih sangat tinggi yaitu berkisar 40%. “Dalam rapat, saya minta untuk dilakukan evaluasi kinerja Tim sudah sampai dimana. Karena di tingkat Nasional angka Stunting itu kalau tidak salah sudah turun sampai 30,8. Tetapi kita di Aru, tingkat prevalensi Stuntuing masih 40%. Jadi kita harus evaluasi dulu, karena ternyata di Aru, tingkat stuntingnya masih tinggi”. Ucap Wakil Bupati.
Dikatakan, Penanganan Stunting berkaitan dengan ibu hamil, kemudian anak usia dini, yaitu anak umur dari 0 hari sampai 1000 hari pertama kehidupan. Untuk itu, lanjutnya, tahun anggaran 2025 ini, ada kurang lebih 15 OPD yang ikut intervensi penanganan stunting secara Sensitif, dan juga secara spesifik dimana berfokus pada tindakan pelayanan medis langsung untuk mengatasi penyebab stunting.
Dijelaskan, Penanganan stunting secara spesifik, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak, suplementasi gisi, vitamin dan mineral, pengobatan infeksi yang memperburuk status gisi, dan pemberian makanan pendamping Asi yang tepat.
Dikatakan, Locus stunting pada umumnya berada di Kecamatan dan Desa, sehingga untuk menjangkau pelayanan penanganan Stunting di Kepulauan Aru, mengalami kesulitan karena Kabupaten Aru bukan wilayah continental, tetapi Aru merupakan wilayah kepulauan dalam sisi jangkauannya membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kalau lokus stunting kita itukan ada di Kecamatan dan di Desa. Bagaimana kita bisa menjangkau sementara kita tidak ada anggaran. Karena wilayah continental itu 100 sampai 200.000 saja sudah bisa menjangkau. Beda dengan daerah kita adalah kepulauan yang harus membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menjangkau lokus Stunting”. Terangnya.
Menurutnya, penanganan stunting di anggarkan juga dalam APB-Des dan juga lebih banyak di bidang kesehatan melalui dana BOK, hanya pemanfaatan Dana BOK untuk Stunting, belum maksimal.
“Penanganan stunting dianggarkan di dalam APB-Des, dan ternyata stunting itu lebih banyak di bidang kesehatan lewat Dana BOK dan memang itu sudah dilakukan setiap tahun, hanya belum maksimal dalam pemanfaatan dana BOK untuk Stunting”. Sebutnya.
Lebih lanjut, Moh. Djumpa menjelaskan, bahwa memperbaiki stunting itu harus merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Misalnya tidak terbiasa makan sayur, harus makan sayur, ketimbang makan Sari Mie. Olehnya itu, Dinas pertanian harus turun untuk intevensi. Dinas pertanian harus bisa menangani stunting sesuai dengan program-program pertanian di Masyarakat.
Demikian juga dinas Perikanan, harus ada program yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam penanganan stunting, karena konsumsi ikan itu sangat baik untuk penanganan percepatan penurunan stunting di Kabuaten Kepulauan Aru. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar