Tentunya hal itu memicu pertanyaan publik, dan memunculkan asumsi bahwa perintah Bupati dianggap hanya angin lalu. Terbukti statement salah satu staf dinas perikanan saat dikonfirmasi oleh awak media dan GMPK lumajang. Mengatakan kalau mobil dinas dipakai oleh Kabid pemberdayaan untuk survei lapangan dan sepengetahuan dan ijin dari Sekda pemkab Lumajang.
Dilain sisi Kabag umum pemkab Lumajang saat dikonfirmasi mengatakan kalau mobil dinas, diperbolehkan dipakai untuk jarak jauh (luar kota ).dan seijin Bupati.
"Mobil dinas boleh dipakai kalau jarak jauh ( luar kota) dengan catatan seijin Bupati."Ujarnya.
Adanya peristiwa tersebut Dendik Zeldianto ketua gerakan masyarakat perangi korupsi ( GMPK) dpd kabupaten Lumajang berkomentar. Menilai indikasi adanya pembangkangan terhadap kebijakan Bupati demi efisiensi. Sudah jelas dilarang pakai mobil dinas,namun kuat dugaan pembakangan tersebut kalau dilihat dari keterangan staf dinas perikanan yang mengatasnamakan Sekda untuk menjadi tameng.
" Melawan perintah Bupati dengan alibi perintah dari Sekda, itu adalah bentuk upaya provokasi untuk membenturkan antar pimpinan, Heranya mobil kepala dinas yang dipakai dan kadinya diam (pembiaran)" tegas Dendik.
Sampai berita ini terbit kepala dinas perikanan tidak berada ditempat dan Kabid pemberdayaan juga tidak bersedia menemui awak media.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar