Pasalnya, hingga saat ini masih belum juga selesai. Salah satunya terkait proses pemecatan Sekretaris desa ( Sekdes) talok, berbagai usaha telah dilakukan oleh Kepala Desa Talok Supaya pemerintahan desa biar selaras.
Disamping banyak dampak sosial yang timbul di permasalahan tersebut, termasuk didalamnya mengakibatkan pada kerugian hak-hak pegawai Pemdes serta warga masyarakat, dan hingga tidak dicairkannya pengajuan anggaran BLT DD dan ADD tahun 2023.
Pada hari ini Selasa Pahing, tanggal 20 Februari 2024, Pemdes Talok melalui Kades Talok Samudi dengan kesepakatan bersama seluruh Perangkat Desa juga unsur BPD serta dengan berbagai pertimbangan yang kuat atas ketidak aktipan tugas pokok sekretaris desa (Sekdes )Talok, sehingga Mulai hari ini resmi dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap sekretaris desa (Sekdes) Talok saudara M. Alfin Budhi Prasetyo, SH dan dilakukan dengan berbagai tembusan-tembusan diantaranya :
1. Tembusan Kepada, PJ Bupati Bojonegoro
2. Tembusan Kepada, Inspektorat Bojonegoro
3. Tembusan Kepada, DPMD Bojonegoro
4. Tembusan Kepada, Camat Kalitidu
5. Tembusan Kepada, BPD Desa Talok, termasuk didalamnya yang bersangkutan Sekretaris desa (Sekdes) Talok, M. Alfin Budhi Prasrtyo, SH, dan dikirim melalui Via Pos.
Disisi lain, usai pelaksanaan pemecatan sekretaris desa (Sekdes) talok, Kades Talok Samudi saat ditemui oleh awak media ini menyampaikan bahwa pelaksanaan pemecatan hari ini merupakan bagian tindak lanjut hak prerogatif saya selaku kepala Desa (Kades )Talok, karena berbagai indikasi perlakuan pihak diatas yang tidak membantu atau mendukung terkait pemecatan salah satunya dari pihak kecamatan.
"Sekali lagi pelaksanaan pemecatan ini dilakukan adalah sudah sesuai tupoksi hak kami selaku kepala desa (Kades) atau pucuk pimpinan ditingkat desa, dan sesuai prosedur". Tutur Kades Talok.
Samudi Kepala Desa Talok menambahkan, disamping itu juga penggunaan hak atau kewenangan prerogatif saya ini atas petunjuk dan arahan dari pihak Pemkab serta hasil koordinasi kami dengan tim Lawyer atau kuasa hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) serta Sesuai UUD Permendagri no, 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2 dan 3 dan seterusnya, tentang hak dan kewajiban Kades. Pungkasnya. (Mr/Tim)
Reporter : Muri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar