Ia melihat perkembangan paska pemilu dari sudut pandang akademisi secara umum untuk masyarakat di Kota Probolinggo tidak terlalu berpengaruh, bahkan politisi/caleg lebih memikirkan suaranya sendiri dibandingkan permasalahan politisi di tingkat atas seperti adanya rencana isu hak angket di legislatif/DPR RI.
“Hak angket DPR DPR RI tidak bisa mempengaruhi hasil Pemilu, secara legalitas Pemilu 2024 sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
" Isu hak angket DPR lebih kepada sifat idealis para politikus dan tidak mempertimbangkan dampak sosiologis di masyarakat kalangan menegah ke bawah," tambahnya.
Terkait dengan survei dan real count KPU yang hasilnya tidak jauh beda, menurutnya ada rumus secara akademisi tersendiri sehingga survei tersebut memang benar adanya alias tidak abal-abal, sehingga antara survei dan real count KPU margin error hanya sekitar 5% saja.
" Yang perlu diwaspadai adalah terkait lonjakan harga beras yang perlu diantisipasi bersama dengan cara bansos dan operasi pasar. Jangan sampai ditunggangi oleh isu politik karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan yang lebih besar dibandingkan dengan permasalahan pemilu/ isu hak angket DPR seperti saat ini ", pungkasnya. (Arini)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar