Ketua DPD LIN saat itu mempertanyakan uang laba dari hippa yang diberikan pengurus hippa saat laporan pertanggungan jawaban selama 1 periode (2023 -2025) masa jabatan pengurus hippa kepada pemerintahan desa Patihan, dalam hal ini sisa hasil usaha oleh pemerintah desa dimasukkan sebagai pendapatan desa.
Dan segala bentuk laporan tentang penggunaan uang desa tentu tercantum dalam Lpj desa maupun Apbdes, namun hal ini ditolak oleh pemerintah desa Patihan melalui kepala desa Sumardi (50) maupun sekretaris desa dengan alasan ini adalah rahasia dapur perusahaan.
LPJ adalah dokumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.
LPJ desa berisi informasi tentang:
- Penggunaan anggaran desa
- Pelaksanaan kegiatan desa
- Hasil kegiatan desa
- Masalah yang dihadapi dan solusinya
Dokumen ini seharusnya dapat diakses oleh masyarakat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Selain kejelasan uang SHU atas pengakuan kepala desa juga adanya penggunaan uang 50juta untuk biaya pergantian pengurus Hippa yang diselenggarakan oleh pemdes patihan, anggaran ini pun tidak diberikan rinciannya. Padahal kalau sekedar operasional maupun sekedar rapat pergantian pengurus hippa tentunya tidak akan menelan biaya sebesar itu.
Adanya dugaan kepala desa meminta jatah sekian persen dari hippa juga menjadi permasalahan tersendiri karena bagaimana pun juga kepala desa sudah mendapatkan gaji dari negara dan tidak berhak meminta uang apapun dari hippa.
Menindaklanjuti sedikit permasalahan dari sekian banyak aduan masyarakat hal tersebut DPD Lembaga Investigasi Negara Jawa Timur akan melakukan pelaporan ke kejari tuban atas dugaan penyalahgunaan dana sisa hasil usaha yang diserahkan pengurus hippa ke desa, sehingga nantinya menjadi efek jera kepada oknum-oknum pemerintahan desa yang terbukti melakukan kecurangan maupun tindak korupsi. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar