PROBOLINGGO BUKAN PEMERINTAHAN TAPI KERAJAAN

Probolinggo, SNN.com - Sidak tambang Galian C oleh Ketua beserta anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, di desa Pamatan, Kecamatan Tongas, pada 22 Mei 2025 lalu, menyisakan tugas yang tak kunjung tuntas. Sebab, hingga kini rekomendasi komisi 3 saat sidak tersebut nampaknya belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Probolinggo. Khususnya perihal pemortalan Jalan Kelas III sesuai (29/07/2025). 

Padahal, menurut pria yang kerap disapa Solk Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo Raya, Selasa (29/07/2025). 

Padahal, menurut pria yang kerap disapa Soleh ini, pemortalan sebagai upaya pencegahan kerusakan jalan, akibat lalu lalang truk tambang dengan tonase melebihi regulasi, merupakan keputusan yang tepat. Sayangnya, Dinas Perhubungan (Dishub) selaku pemangku kebijakan, tak kunjung melakukan pemortalan. Hingga terkesan berat untuk menjalankannya. "Alasan Kadishub saat itu anggarannya tidak ada, efisiensi," ujar Sholeh.

Anehnya, lanjutnya, saat kami menawarkan bantuan mencarikan anggaran pemasangan portal melaui program CSR perusahaan, Dishub tetap terkesan enggan melakukan pemortalan di jalan yang menghubungkan Desa Pamatan, Klampok, Tanjungrejo, hingga Tambakrejo yang kini mulai rusak parah di berbagai titik. Meski kecewa, GMPK tetap mengupayakan berbagai cara guna menyelamatkan aset insfrastruktur di Kabupaten Probolinggo. 

"Sempat kami berkoordinasi dengan Pak Sekda Ugas. Akhirnya sekitar 2 atau 3 minggu lalu Pak Ugas memerintahkan pihak Dinas terkait melakukan sosialisasi Jalan Kelas III serta penyekatan sementara menggunakan Water Barier," jelasnya. 

Langkah tersebut, ungkap Sholeh, berjalan selama beberapa hari saja. Namun, entah mengapa kebijakan tersebut kembali terhenti. "Bahkan dari seminggu yang lalu, posisi water barier telah bergeser jauh dari titik batas yang ditentukan sesuai aturan. Coba dicek, ada drama apa lagi ini. Sekarang sudah berjejer di tepi jalan water bariernya," ungkapnya. 

Wajar, imbuh pria asal Kecamatan Pakuniran ini, pesimisme masyarakat terhadap kinerja pejabat pemkab Probolinggo makin meningkat. Terbukti, dalam menyelesaikan masalah pemasangan portal seperti ini memakan waktu hingga berbulan-bulan. "Jangan salahkan kami ketika kami menuding atau berburuk sangka terhadap pejabat khusus jajaran Dishub. Sudah pasti sarat kepentingan pribadi di tambang itu sendiri," paparnya.

Dalam waktu dekat, GMPK akan mengirim surat ke DPRD untuk Audiensi. Selain itu pihaknya juga akan melayangkan surat ke Dishub Jatim. "Agar mereka tahu kinerja di di daerah seperti ini. Mereka banyak kepentingan untuk mensejahterakan dirinya sendiri," imbuhnya.

Tak hanya itu, Sholeh berharap, pihak terkait tak main-main dalam permasalahan ini. komisi 3 DRPD Kabupaten Probolinggo. "sebagai perwakilan rakyat sudah memerintahkan pemerintah daerah untuk segera memasang portal agar kerusakan tidak semakin parah, Ini perintah lho dari Komisi 3 tapi saya melihat apa yang sudah di perintahkan oleh komisi 3 tidak di anggap sama sekali, ada apa dengan pemerintah daerah kok terkesan melindungi para pelaku usaha Tampa memikirkan masyarakat Probolinggo sendiri pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, saat dikonfirmasi wartawan perihal pemasangan portal, mengaku belum mengetahui pasti tahapannya. "Untuk progres detailnya tanyakan kadishub ya mas," jawabnya melalui pesan Whatsapp.

Saat ditanya terkait posisi water barier yang sudah tidak terpasang seperti semestinya, Ugas juga terkesan enggan menjawab. "Ya tanyakan ke kadishub Mas," balasnya.

Berbeda dengan Sekda Ugas, Edy Suryanto Kadishub Kabupaten Probolinggo tetap memilih bungkam bungkam dan tak merespon saat dikonfirmasi wartawan. (Tim)