“Mari kita jihad lingkungan. Tidak merusak dan terus menjaga lingkungan kita,” ajak Tazkiyyatul, yang akrab disapa Mba Iin, di hadapan peserta kegiatan.
Aksi penanaman ini bukanlah kali pertama dilakukan Mba Iin bersama komunitas lingkungan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan serupa jangan sampai bersifat simbolis, tetapi harus berkelanjutan dan terpantau.
“Tanaman yang ditanam harus terus dipantau agar tumbuh optimal. Kita juga harus menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik dan limbah lain,” tambahnya.
Komitmen Komunitas Lingkungan
Ketua Umum Komunitas Bravo Mawar Hijau, Daryanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memerangi abrasi pantai yang makin parah. Salah satu bentuk upayanya adalah menanam Mangrove dan Api-api sebagai penahan gelombang laut.
Senada dengan itu, Ketua Mawar Hijau Kota Tegal, Budi Nugroho, menambahkan bahwa aksi tanam tersebut juga sejalan dengan program Jateng “Mageri Segoro”. Menurutnya, bulan lalu telah dilakukan penanaman 2.500 bibit, dan kali ini ditanam 1.000 bibit lagi.
“Wilayah pesisir Kota Tegal telah mengalami abrasi cukup parah, bahkan mencapai lebih dari 50 meter,” jelas Budi. Ia juga menyebut penanaman akan terus dilakukan mulai dari Pantai Kodok hingga Kaligangsa, perbatasan Kota Tegal dengan Brebes. Bibit tanaman diperoleh dari bantuan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).
Seruan LP2MP: Jihad Lingkungan Perlu Payung Hukum
Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (LP2MP) Kota Tegal, Moh Irawan, menyambut baik ajakan jihad lingkungan dari Wawali Tegal.
“Ini semangat yang harus ditularkan kepada seluruh stakeholder Kota Bahari tercinta,” ujarnya saat ditemui SNN.com di kawasan pesisir.
Namun, Irawan juga menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya seruan moral.
“Jihad itu berarti perjuangan sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya kata-kata, tetapi diwujudkan dalam kebijakan. Salah satunya dengan menerbitkan Perda atau Perwal khusus pengelolaan kawasan pesisir,” tegasnya.
Menurutnya, meski Kota Tegal telah memiliki Perda RTRW No. 4 Tahun 2012 (diubah menjadi No. 1 Tahun 2021) yang mencakup zonasi pesisir dan konservasi, namun belum ada Perda khusus yang fokus mengatur perlindungan ekosistem dan tata kelola wilayah pesisir secara komprehensif. Berbeda dengan Kabupaten Tegal yang telah memiliki Perbup No. 24 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K).
“Kalau Pemkot tidak segera bertindak konkret, konseptual, dan berkelanjutan, maka pesisir Tegal akan semakin memprihatinkan,” tandasnya.
Irawan mencontohkan, dampak rob sudah mencapai jalan utama Pantura dan bahkan telah menelusup dan menggenangi sebagian halaman di depan Kantor Polresta Tegal Kota.
“Apa kata dunia…,” candanya diselingi tawa, sembari menyeruput kopi hitam bersama jurnalis SNN.com.
Di akhir pernyataannya, Irawan kembali menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan. “Kalau memang serius berjihad lingkungan, maka sudah selayaknya ada Perda atau peraturan turunannya yang benar-benar berpihak pada pelestarian kawasan pesisir,” pungkasnya. (*One)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar