“Untuk launching Sekolah Rakyat serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena infrastruktur dan fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” ujar Bunda Indah disela kegiatannya, Rabu (16/7/2025).
Meskipun demikian, komitmen Pemkab Lumajang untuk menyukseskan program ini tetap kuat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lahannya sudah kami siapkan. Saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat untuk kemudian dihibahkan ke pemerintah pusat,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Program ini dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kurang mampu.
Pada peluncuran tahap pertama bulan Juli 2025 ini, terdapat 100 titik sekolah rakyat yang resmi beroperasi, terdiri atas 63 titik tahap Ia dan 37 titik tahap Ib. Total terdapat 396 rombongan belajar (rombel) dengan 9.780 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat.
Dari total tersebut, 19 titik lokasi berada di Provinsi Jawa Timur. Namun Lumajang belum termasuk karena masih dalam tahap persiapan infrastruktur dan proses administrasi hibah lahan.
Bunda Indah menekankan bahwa keterlibatan Lumajang dalam program ini bukan semata-mata untuk mengejar seremoni, melainkan memastikan kesiapan secara menyeluruh demi kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Ketika nanti sekolah rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan tidak sekadar hadir, tapi benar-benar berfungsi secara maksimal dan memberi dampak bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Desa Kebonan di Kecamatan Klakah dipilih karena potensi lahannya luas dan strategis untuk pengembangan kawasan pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, wilayah tersebut dinilai representatif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat kesiapan. Mulai dari perencanaan pembangunan, pengurusan sertifikasi lahan, hingga penyusunan skema kurikulum berbasis vokasi dan penguatan karakter.
Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi titik balik perubahan pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi sejak dini.
“Sekolah ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Maka kami di daerah ingin memastikan bahwa kehadirannya benar-benar membawa makna dan manfaat,” tutup Bupati Indah.
Pemkab Lumajang menargetkan pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai segera setelah proses hibah lahan selesai. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mendukung realisasi program ini sebagai bagian dari gerakan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. (Arini)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar