"Potensi ancaman digital bagi bangsa saat ini adalah pemilu serentak 2024. Dunia maya akan menjadi ajang kampanye yang bisa memicu polarisasi dan perpecahan bangsa," kata H. Hendi menyampaikan disela sela kesibukanya kepada media sorot nuswantoro.
Untuk itu mari kita tingkatkan kemampuan literasi digital kita dan mari kita ikut meredam gejolak pemilu melalui upaya nyata," sambungnya H.Hendi stafsua Hukum Ham RI & Stafsus ekonomi Badan Advokasi Indonesia DPP DPD DPC Nasional
Dengan kemampuan digital yang mempuni, kata H. Hendi, maka prajurit TNI dan Polri dapat turut serta membanjiri dunia digital dengan informasi positif yang membangun selama tahapan pemilu berlangsung.
Sebagai anggota TNI dan Polri merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk terus memerangi konten negatif. Kita harus membanjiri ruang digital dengan konten konten yang positif, konten yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.H.Hendi
"Untuk bisa berperan lebih tentunya kita harus punya kecakapan digital agar mampu menciptakan lebih banyak konten konten kreatif yang mendidik dan menyejukkan," sambungnya.
Menjalankan pungsi dan tugasnya seauai sumpah Prajurit Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan. Taat Kepada Atasan Dengan Tidak Membantah Perintah Atau Putusan. Menjalankan Segala Kewajiban Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara Dan Negara Republik Indonesia. Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-Kerasnya.
Demikian Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup Etika Kepribadian Etika Kenegaraan Etika Kelembagaan Etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada dasarnya sama mengayomi masyarakat melindungi masyarakat serta ancaman dari luar menjaga negara NKRI dari ganguan yang mengancam keutuhan negara Republik indoneaia..
TNI dan Polri Siap harus benar benar Amankan Pemilu 2024 Serta Siap Bersikap Netralitas Menjaga keamanan pemilu 2024 mendatang jajaran Polri serta TNI melakukan pengamanan dalam pesta pilkada secara serentak.
H. Hendi menyampaikan Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu kata H. Hendi (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar