 |
| H.HENDI.E.SE.AK.SH.MH. Stafsus Hukum Ham RI Stafsus Ekonomi DPP DPD DPC BADAN ADVOKASI INDONESIA NASIONAL |
H.Hendi menyampaikan di sela sela kesibukannya memberikan keterangan kepada new media sorotnuswantoro Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai arahan Bapak Mentri Hadi Tjahjanto menyampaikan soal target, tantangan, hingga strategi dalam mengurai masalah agraria dan tata ruang di tanah air.
H.Hendi menyampaikan bahwa Kementerian ATR RI/BPN bakal fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maupun di wilayah NKRI Ketiga prioritas itu sejalan dengan arahan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi (Joko Widodo)
Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target kurang lebih 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak kurang lebih 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” dikutip dari laman resmi Setkab RI Senin, "kata H.Hendi
Menurut keterangan dari H.Hendi mantan Panglima TNI itu mengatakan, dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
H.Hendi mengatakan ada dugaan
Indonesia Positif Mafia Tanah di Indonesia Harus Segera Diberantas Habis.
H. Hendi Mendukung penuh atas kinerja
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. melihat situasinya, yang dipelajari, dan masuk dari mana, seperti apa trateginya Itu kemarin dalam satu minggu sudah laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah.
Menurut keterangan H. Hendi Beliouw menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan tersebut juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
Menurut H.Hendi Beliau ini pendekatan yang sangat luar biasa beda dengan Mentri ATR BPN dulu duduk bersama masyarakat, kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, beliouw duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” jelasnya.
Menurut keterangan H. hendi Sejak menjadi menteri, beliau dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
H. Hendi sependapat dengan Menteri ATR BPN Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 Dan selanjutnya itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya
H.Hendi mendorong semua intasi harus bekerjasama membantu pemerintah pusat agar sigap memberantas serta jajaran Kementerian ATR RI/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
Jika ada sertifikat kemudian ada mafia tanah dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan sudah tentu melawan hukum.
H. Hendi juga menyampaikan komitmen bersama intansi lainya dan optimisme untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan intruksi menteri ATR BPN atas arahan bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo). “kita semua harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar.
Menurut H.Hendi seperti yang diketahui, masalah tanah di Indonesia memang seperti tak ada ujungnya. Pergantian presiden dan menteri ke menteri masalah tersebut tetap kian menjamur karna adanya Mafia tanah
Menurut H.Hendi Polda Sulawesi Selatan misalnya mengaku sudah menerima kurang lebih 181 laporan kasus mafia tanah selama tahun 2022/2023 ini. Sebanyak kurang lebih 93 laporan di antaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dibawa ke persidangan, termasuk kasus mafia tanah lahan masjid dan sebagainya dan lahan pemilik yang diserobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab merugikan kedua bela pihak menjadi status quo
Pada tahun 2022 ada kurang lebih 181 bisa lebih laporan polisi dan saat ini selesai kurang lebih 93 kasus atau 52 persen," Kapolda Sulsel waktu Irjen Nana Sudjana waktu menjabat Kapolda
Menurut keterangan H. Hendi Beliau menyampaikan, kurang lebih 181 laporan itu beragam, mulai dari tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan dan penggelapan sertifikat
Kemudian ada juga tindak pidana penggelapan hak dan yang paling banyak laporannya adalah kasus penyerobotan lahan. "Memang paling banyak adalah tindak pidana penyerobotan," jelasnya.
Bahkan beliau menyinggung kasus mafia tanah di Masjid Al Markaz, Makassar./ Bukan di Makasar saja pihaknya telah menetapkan tersangka di kasus tersebut dan sejauh ini penyidik juga sudah melakukan tahap I pelimpahan berkas perkara ke jaksa. "Perkara kasus Masjid Al-Markaz. Sampai saat ini prosesnya masih berlangsung dan masih P-19," qou
Maka dari itu semua intansi harus ikut berperan mulai dari kelurahan sampai atas.
H. Hendi menegaskan kepada pihak notaris manapun sesuai berkedudukan harus teliti dalam pengurusan sertifikat sesuai kode etik dewan kehormatan sesuai prosedur yang benar ujar H. Hendi
Apalagi atas instruksi bapak presiden yaitu Bapak Jokowidodo instruksi untuk keseluruh jajaran di Kementerian ATR RI/BPN untuk bersama-sama instansi lainya termasuk badan advokasi Indonesia dengan kepolisian dalam membangun komitmen untuk memberantas mafia tanah," ( Red )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar