𝘋𝘪𝘴𝘦𝘮𝘪𝘯𝘢𝘴𝘪 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘣𝘪𝘫𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘐𝘬𝘭𝘪𝘮 𝘗𝘦𝘯𝘢𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘔𝘰𝘥𝘢𝘭 H.Faisol Riza Mengajak Sosialisasi Organisasi IWP

Probolinggo,SNN.com - Ketua Komisi VI DPR RI, H. Faisol Riza dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) gandeng Kementerian Investasi  atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sosialisasi tentang "𝘋𝘪𝘴𝘦𝘮𝘪𝘯𝘢𝘴𝘪 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘣𝘪𝘫𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘐𝘬𝘭𝘪𝘮 𝘗𝘦𝘯𝘢𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘔𝘰𝘥𝘢𝘭 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘈𝘯𝘨𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯 2023", bertempat di Paiton Resort Hotel (Pareho), Sabtu (24/06/2023).

Suhartono, selaku Direktur Kementerian BKPM sekaligus sebagai pemateri utama, dalam paparannya, ia mempublikasikan data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari – Maret), yang tahun 2023 mencapai 23,5%, 328 triliun dan mampu menciptakan lapangan kerja 348.892 orang.

“Dengan peningkatan prosentase capaian realisasi investasi Triwulan I - 2023 meningkat drastis dibanding Triwulan I – 2022, hal ini menunjukkan keyakinan investor dalam dan luar negeri semakin meningkat terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang investasi," jelasnya. 

Lebih lanjut ia menegaskan, realisasi PMA terbesar untuk periode triwulan 1 2023 disumbang dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam dan Peralatannya. 

"Peningkatan realisasi investasi PMA yang terutama terjadi pada sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Ini membuktikan kebijakan Presiden Joko Widodo yakni melarang ekspor bahan mentah telah berhasil mendorong terjadinya hilirisasi investasi di Indonesia, khususnya industri pengolahan nikel serta industri besi dan baja," paparnya. 

Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat, 5 besar realisasi investasi (PMDN & PMA) termasuk Jawa Timur mendapatkan peringkat Nomor 3 dari 5 Provinsi di Indonesia, Berdasarkan sektor usaha, 5 (lima) besar realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 39,7 triliun, 14,0%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 39,5 triliun, 14,0%); Pertambangan (Rp 35,2 triliun, 12,5%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 24,9 triliun, 8,8%); serta Listrik, Gas dan Air (Rp 23,1 triliun, 8,2 %). Sektor industri pengolahan masih memegang peranan sangat penting dalam peningkatan realisasi investasi dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Presiden menekankan untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. Untuk itu seluruh unit di Kementerian Investasi/BKPM dan seluruh jajaran dengan upaya out of the box melakukan langkah-langkah dalam rangka pencapaian investasi inklusif,” pungkas Suhartono. (Fabil)