Program tersebut juga diatur dalam surat keputusan bersama menteri Agraria dan tata ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri).
Dalam aturan tersebut untuk biaya kepengurusan yakni hanya Rp.150 ribu per bidang dan berlaku di daerah Jawa dan Bali.
Namun, kali ini berbeda dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Seperti di daerah kecamatan Modo, kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mana untuk desa Sidomulyo sendiri mendapat program PTSL di tahun 2023 dan pemohon di kenakan biaya 700 ribu perbidang.
Di saat awak media mewawancarai salah pemohon, nggeh pak, begitu berkas di serahkan ke kantor desa hari itu pula di haruskan membayar 300.000 rupiah untuk DP.
di saat yang sama salah satu perangkat desa, sempat di wawancarai wartawan snn ,mengatakan biasanya di desa lain itu Kasun di libatkan, eee kok aku gak di libatkan.
Lebih lanjut dengan nada kecewa, kalau memang semua Kasun tidak di libatkan gak papa mas, tapi ada beberapa kasun yang di masukan dalam panitia program PTSL aneh kan,,???,
Dan anehnya lagi saat awak media menghubungi bendahara pokmas PTSL, dengan nada santai mengatakan sampean hubungi Sekdes kalau soal anggaran saya kurang tahu, begitu juga dengan sekdes saat di hubungi dia juga berdalih semua itu apa kata kades mas, "ujarnya.
Ini sangat di sayangkan, karena Muhammad Zainudin Lubis kepala desa Sidomulyo seakan akan alergi terhadap awak media, setiap di hubungi lewat telepon seluler gak pernah di angkat, sedangkan hpnya dalam keadaan berdering.
Reporter : (Is, Galeh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar