Bupati Kobar Minta OPD Terbuka Sampaikan Capaian Kinerja dan Respons Isu Publik dengan Data

Pangkalan Bun, SNN.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi penguatan tata kelola publikasi dan komunikasi pemerintah daerah di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati Kobar, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, S.H., M.H. itu dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kontributor Multimedia Center (MMC) dari masing-masing perangkat daerah.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi publikasi dan strategi komunikasi pemerintah daerah agar informasi mengenai program, kebijakan, dan capaian pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Dalam arahannya, Bupati Nurhidayah menegaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, publikasi yang baik merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Setiap perangkat daerah harus mampu mengomunikasikan program dan capaian kinerjanya dengan baik kepada masyarakat. Publikasi yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Nurhidayah.

Ia juga menyoroti masih adanya tantangan dalam tata kelola publikasi pemerintah, terutama terkait penyampaian informasi mengenai capaian kinerja perangkat daerah yang dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, berimbang, dan mudah dipahami.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh OPD agar mampu menyikapi berbagai kritik, masukan, maupun isu yang berkembang di tengah masyarakat secara profesional dan proporsional.

Menurutnya, respons terbaik terhadap berbagai isu publik bukanlah perdebatan, melainkan menunjukkan hasil kerja nyata yang didukung data, fakta, serta bukti pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketika muncul isu negatif, jangan dilawan dengan perdebatan yang tidak produktif. Tunjukkan hasil kerja melalui data, dokumentasi kegiatan, testimoni masyarakat, dan progres pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kobar berharap pengelolaan informasi publik semakin terintegrasi dan efektif, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai program serta capaian pembangunan daerah secara lebih luas dan transparan.(Gusti)