Kistolani menyoroti adanya informasi bahwa salah satu rekanan kontraktor di daerah tersebut diduga menguasai 16 hingga 70 paket proyek dalam satu tahun anggaran. Hal ini dianggap tidak wajar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta merugikan kontraktor lain yang tergabung dalam asosiasi.
"Kami mendapat laporan bahwa ada satu kontraktor yang bisa mengerjakan 16 sampai 70 paket proyek. Ini jumlah yang sangat besar, sementara banyak kontraktor lokal lainnya tidak kebagian pekerjaan,” ungkap Kistolani kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Menanggapi hal ini, Kistolani menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan permintaan klarifikasi kepada Ketua DPRD Kobar pada Rabu 20/8 guna meminta penjelasan terkait mekanisme penunjukan dan distribusi proyek tersebut.
"Kami ingin tahu, bagaimana satu kontraktor bisa mendapat proyek sebanyak itu. Prosesnya harus terbuka dan adil. Ini menyangkut hak dan kesempatan yang seharusnya merata bagi seluruh pelaku usaha jasa konstruksi di daerah,” tegasnya.
Menurut Kistolani, dominasi satu rekanan kontraktor dalam proyek pemerintah berpotensi menciptakan praktek monopoli terselubung, dan bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi serta pemberdayaan pengusaha lokal.
BPC Apaksindo Kobar, kata dia, akan terus mengawal isu ini dan mendorong transparansi dalam proses lelang dan distribusi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
"Kami mendukung pembangunan, tapi harus dilakukan dengan asas keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai ada yang diuntungkan secara sepihak,” pungkasnya.
Kistolani juga mengajak seluruh anggota Apaksindo Kobar untuk bersatu dan aktif menyuarakan keadilan serta memantau proses pengadaan agar tidak terjadi praktik yang merugikan dunia usaha lokal.(Guswan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar