Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2026 serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Sukorame beserta perangkat, Ketua BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Kehadiran Babinsa dalam forum ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mengawal penggunaan dana negara agar tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sertu Tulus menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam Musdes sangat penting untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif selama proses pengambilan keputusan.
"Tugas kami adalah memastikan bahwa musyawarah berjalan lancar dan hasil keputusan, terutama terkait BLT DD, benar-benar menyasar warga yang membutuhkan sesuai kriteria. Transparansi dalam LPJ juga krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga," ujar Sertu Tulus di sela-sela kegiatan.
Dalam rapat tersebut, dilakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima bantuan untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial lainnya. Selain itu, pemaparan LPJ dilakukan secara terbuka untuk memberikan gambaran capaian pembangunan dan penggunaan anggaran fisik maupun non-fisik di Desa Sukorame sepanjang tahun 2025.
Danramil 0812/24 Sukorame Lettu Ctp Anang, dalam keterangannya di tempat terpisah, menegaskan bahwa seluruh personel Babinsa di wilayahnya diinstruksikan untuk selalu aktif mendampingi desa binaan. Hal ini bertujuan agar sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemerintah Desa terus kuat demi kesejahteraan masyarakat desa.
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, yang disaksikan oleh Babinsa dan seluruh peserta rapat. (Pendim0812)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar