Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kepulauan Aru, Jordan Johanis Samloi, menjelaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat berjalan secara optimal.
Menurutnya, investor yang terlibat wajib menyediakan tiga komponen utama, yakni bangunan atau infrastruktur SPPG, peralatan operasional, serta sumber daya manusia. Jadi penggunaan SPPG sudah siap, tetapi peralatannya belum ada atau Mes atau tempat tinggal bagi pekerja dapur belum ada, berarti belum siap untuk operasional.
Jadi investor ini sudah harus menyediakan tiga item, yaitu penggunaan SPPG, infrastruktur yang harus-disiapkan, kemudian peralatan juga harus disiapkan, dan juga Mes. Dan itu sudah menjadi komitmen, skema BGN seperti itu, dan tertuang di dalam Juknis. Kalau salah satu komponen belum tersedia, maka SPPG belum siap untuk beroperasi”. Ujar Samloi.
Ia menambahkan, apabila investor belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, maka dapat melibatkan pihak ketiga atau mencari dukungan dari donatur lain untuk membantu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.
Terkait penghentian sementara distribusi MBG, Samloi mengungkapkan bahwa hal tersebut dipicu oleh surat edaran dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN. Dalam kebijakan tersebut, SPPG yang belum memenuhi pelayanan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan jumlah minimal 300 penerima manfaat, berpotensi disuspensi atau ditutup sementara.
"Awalnya ada arahan bahwa SPPG yang belum memenuhi target pelayanan 3B akan disuspensi. Kemudian diberikan kelonggaran sampai hari Jumat, namun informasi itu disampaikan terlambat sehingga SPPG mengalami kesulitan melakukan penyesuaian," jelasnya.
Menurut Samloi, keterlambatan informasi berdampak pada pengadaan bahan baku yang menjadi terhambat. Kondisi geografis Kepulauan Aru yang cukup sulit dalam memperoleh pasokan sayur, buah, dan ikan segar turut memperparah situasi.
"Kalau beras masih mudah diperoleh, tetapi untuk sayur, buah, dan ikan cukup sulit. Jika pemesanan dilakukan malam hari, maka distribusi bahan baku menjadi terlambat dan berpengaruh pada seluruh proses produksi," Katanya.
Akibat kendala tersebut, distribusi MBG sempat tidak dilaksanakan pada Selasa lalu. Setelah sempat kembali beroperasi, program tersebut kembali dihentikan sementara hingga Jumat sambil menunggu keputusan lanjutan dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Selain persoalan logistik, BGN juga menghadapi kesulitan dalam pendataan penerima manfaat kelompok 3B. Data yang diminta harus berbasis nama dan alamat lengkap (by name by address) sehingga memerlukan proses verifikasi langsung di lapangan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan puskesmas dan BKKBN, namun data yang tersedia belum memenuhi kebutuhan sesuai arahan pimpinan," Ungkap Samloi.
Ia juga mengungkapkan adanya kendala di wilayah sekitar Kopi-Kopi Kecamatan pulau-pulaua Aru, yang saat ini masih terdampak konflik sosial. Kondisi tersebut membuat kader Posyandu setempat belum berani mengambil keputusan untuk menerima maupun mendistribusikan program MBG kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan situasi di Aru segera kondusif sehingga pendataan dan distribusi MBG dapat berjalan normal kembali," Harapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan dapur BGN di Benjina yang hingga kini belum beroperasi, Samloi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung karena bangunan tersebut masih menjadi tanggung jawab investor sebelum resmi beroperasi.
"Kami hanya melakukan pemantauan dan pengawasan. Informasi yang kami terima, pembangunan terkendala karena adanya persoalan pembayaran upah pekerjaan yang belum diselesaikan investor," ujarnya.
Ia menyebut proyek tersebut dikerjakan oleh CV Cendana dalam satu paket bersama pembangunan SPPG di kompleks perumahan rakyat. Adapun lahan yang digunakan merupakan hibah Pemerintah Daerah kepada BGN.
Di sisi lain, Samloi mengapresiasi operasional SPPG Durjela 002 Pulau-Pulau Aru yang mulai berjalan sejak April 2026. Saat ini SPPG tersebut melayani siswa SD Negeri 6, SD Negeri 13, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 965 orang.
"Jumlah penerima manfaat belum bisa ditingkatkan karena masih menunggu ketersediaan chef (Koki Profesional yang menangani dapur MBG) yang telah tersertifikasi. Kami berharap Yayasan segera mengirim perwakilan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi chef di Ambon," katanya.
Menurut data BGN, jumlah siswa yang menjadi sasaran program MBG di Kabupaten Kepulauan Aru mencapai sekitar 32 ribu orang. Angka tersebut belum termasuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang juga menjadi target pelayanan program.
Terkait perekrutan tenaga kerja, Samloi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan yayasan dan mitra pelaksana. Namun demikian, pihaknya mendorong agar masyarakat dari kelompok ekonomi rendah atau kategori desil 1 dan desil 2 mendapat prioritas dalam perekrutan.
"Kami hanya mengingatkan agar masyarakat miskin dapat dilibatkan. Di SPPG Belakang Wamar, sekitar 30 persen relawan yang direkrut berasal dari kelompok desil 1 dan desil 2," pungkasnya.
Untuk SPPG Belakang Wamar, yayasan yang menjadi mitra pelaksana diketahui bernama Yayasan Bina Desa Lestari. (Moses)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar