Probolinggo, SNN.com - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) perencanaan, penganggaran dan evaluasi/pengawasan pembangunan di ruang pertemuan Jabung 1 Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (16/12/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo bersama 5 Irban dan 5 Auditor, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina serta seluruh kepala bidang dan JF dari Bapelitbangda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta 3 JF Bagian Organisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono mengatakan tahun 2023 akan datang beberapa hari lagi adalah tahun terakhir dari periode pembangunan RPJMD 2018-2023, sekaligus sebagai tahun penentu dari tercapai atau tidaknya indikator kinerja yang telah direncanakan sekaligus yang telah diperjanjikan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Karena itu pada tahun 2023, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan harus benar-benar dikawal dengan sungguh-sungguh.
“Lakukan inventarisasi terhadap indikator yang masih jauh dari target agar indikator yang jauh dari target tersebut, benar-benar menjadi perhatian dan diperlakukan khusus, baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pengawalan progres capaian serta monitoring dan evaluasinya. Walaupun ini bukan berarti mengesampingkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” katanya.
Sekda Soeparwiyono juga meminta agar mencermati dengan sungguh-sungguh ketika perangkat daerah menyampaikan laporan tribulanannya, bukan hanya progres serapan anggaran tetapi sudah harus melaporkan capaian kinerjanya.
“Wujudkan pengendalian internal dengan paripurna di setiap perangkat daerah. Pengawalan pengendalian internal ini harus dilakukan terus menerus baik dari pimpinan maupun seluruh staf dengan cara melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekali lagi saya tekankan, tahun 2023 adalah tahun yang sangat-sangat penting untuk mendapat perhatian kita bersama,” terangnya.
Menurut Sekda Soeparwiyono, selain tahun 2023 sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023, di awal-awal tahun 2023, Pemerintah Daerah sudah harus menyelesaikan dokumen perencanaannya untuk tahun 2024-2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra perangkat daerah serta dilanjut penyusunan Renja perangkat daerah 2024, RKPD 2024 dan begitu juga persiapan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045.
“Proses penyusunan ini sangat-sangat memerlukan energi besar dan bukan hanya tugas Bapelitbangda selaku perangkat daerah pemangku perencanaan, tetapi perlu dukungan dari semua pihak, karena dalam proses perencanaannya semua perangkat daerah terlibat utamanya ketika penetapan sasaran serta target kinerja yang harus ditetapkan tahun 2024-2026,” tegasnya.
Bbegitu juga dengan BPPKAD yang memegang peran kunci ketika harus melakukan perhitungan kapasitas fiskal yang harus di breakdown ke dalam tema dan prioritas-prioritas pembangunan daerah disetiap tahunnya serta Inspektorat ketika harus melakukan review atas dokumen akhir RPD dan Renstra perangkat daerah.
“Selain hal-hal tersebut, isu-isu tentang pentingnya peningkatan SDM ASN serta penatakelolaannya juga tak kalah menariknya dan perlu mendapat perhatian khusus. Utamanya pejabat fungsional hasil penyetaraan serta tunjangannya yang perlu diperhitungkan karena adanya regulasi yang mengikuti. Pentingnya dialog kinerja di setiap perangkat daerah yang mulai harus dilakukan agar pembagian tugas dan fungsi dapat berimbang,” ungkapnya.
Sekda Soeparwiyono menambahkan audit BPK untuk tahun anggaran 2022 sudah harus disiapkan. Baik audit interim lebih-lebih ketika audit rinci nantinnya. Penatakelolaan Dana Desa menjadi isu yang cukup hangat dan ini perlu mendapat atensi semua.
“Lakukan sinergitas yang lebih baik kedepannya. Lakukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan binwas untuk kecamatan ke desa. Lakukan penguatan untuk kecamatan baik dari sisi SDM-nya, SOP-nya, penganggarannya bahkan sampai pada sisi monitoring, evaluasi dan pendampingannya,” pungkasnya. (NITRO-YOGA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar