Probolinggo, SNN.com - Dewan Pimpinan Wilayah LSM – LIRA Jawa Timur, terkait terjadinya Kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, saat KPK Melakukan OTT, di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur pada tanggal, 14 Desember 2022, baru – baru ini menjadi sorotan LSM LIRA Se Jawa Timur.
SAMSUDIN, SH. Bupati Lira Probolinggo, menyampaikan aspirasinya sekaligus mengapresiasi kinerja KPK, ia juga turun lokasi beserta ratusan anggota Lira se-jawa timur, Yakni” Di Kantor Gubernur Jawa Timur, jln Pahlawan Kota Surabaya, karena ada nilai fantastis yang harus di pertanyaan ketika Ekonomi sedang terpuruk pasca wabah corona.
Cak Sam Lira mengatakan, Dana hibah tersebut terstruktur dan masif, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, Kamis ( 29 -12-2022 )
ASRAP, Gubernur LSM Lira Jawa Timur, “Dalam orasinya, menyampaikan sikap, mengenai kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, “diduga tidak adanya transparansi dalam berkinerja. UU yang dilanggar adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya mengenai laporan keuangan, bahkan dalam PP nomor 54 dan Permendagri No 37 Tahun 2018, bahwa Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah harus betul-betul mengetahui kinerja di lapangan seperti apa…, “ucapnya Kepada wartawan.
SAMSUDIN, menyampailkan, “membenarkan adanya OTT Yang di lakukan oleh KPK pada 14 Desember 2022, Karena ada dugaan Kasus Dana Hibah.
Gubernur Jawa Timur, harus bertanggung jawab atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) salah satunya Tahun 2020, terkait Penyajian Laporan Keuangan Anggaran 2020, diantaranya Laporan Pertanggung Jawaban dana hibah belum lengkap, hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 hingga 2020 (per semester II, 2020), tindak lanjut oleh Pemprov. Jatim masih 65,92% dari Total Rekomendasi, ” jelas Samsudin
“Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020, tercatat 11 SKPD Pemprov. Jatim yang belum melakukan Laporan surat Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp. 2.963.563.861.161,71 atau Dua Triliun Sembilan Ratus Milyar lebih, yang digunakan oleh 11 (sebelas) SKPD Pemprov. Jatim, dengan rincian sebagai berikut :
Dinas Pendidikan (Non Bos) Rp. 166.902.959.200,-., Dinas Pendidikan (Bos) Rp. 875.571.928.000,-., Dinas Kesehatan, Rp. 140.143.610,-, Dinas pekerjaan umum bina marga Rp. 356.892.500.000,-, Dinas pekerjaan umum sumber daya air, Rp. 81.774.945.000,-., Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan cipta karya, Rp.
240.295.000.000,-,Bakesbangpol, Rp. 37.211.394.71,-, Biro administrasi perekonomian, Rp. 8.178.400.000,-, Biro administrasi pembangunan Rp. 337.280.000.000, Biro administrasi dan sosial, Rp. 895.188.273.957,- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rp. 1.225.000.000,-, Biro administrasi dan pembangunan Rp. 337.280.000.000,- kami akan kawal terus kasus ini hingga tuntas. Jelasnya.
Dugaan kami, bukan hanya Di korupsi melainkan dipotong sampai 60%, dan ini sudah menjadi tradisi bahkan terstruktur di seluruh Jawa Timur, Kami punya data, terkait dengan pernyataan dari salah satu ketua kelompok di Probolinggo, kami sudah mengantongi bukti foto-foto pada saat pencairan Kemudian dari beberapa pokmas, itu dikumpulkan oleh korlap-korlap atau broker-broker Jawa Timur setelah, itu 60% di bawah oleh broker itu disetorkan kepada oknom-oknom Dewan dan pejabat di Pemprov jawab Timur,
kemudian 40% dikelola oleh korlap daripada broker, itu artinya dari 40% masih diambil lagi keuntungannya jadi dari dana 100% diduga yang dikerjakan hanya 25-30%, sehingga pekerjaannya tidak mungkin sesuai RAB.
“lebih parah lagi, SPJ salah satu contoh di kecamatan krucil kabupaten Probolinggo, SPJ sudah dibuat dan disetorkan kepada Gubernur Jawa Timur pada Januari 2022, tapi pekerjaannya sampai hari ini belum terealisasi artinya belum dikerjakan jadi modus yang seperti ini terjadi di seluruh Jawa Timur maka kami meminta kepada KPK agar mengurus tuntas sampai ke akar-akarnya termasuk Gubernur Jawa Timur.
Harapan kami Gubernur Jawa Timur Sering sering lah turun ke lapangan agar kinerja Pemerintahan di wilayah Jawa Timur tidak terjadi seperti ini,” Kata Cak Sam.
Sayangnya dari Beberapa Perwakilan LIRA seluruh Jatim Datang untuk menemui Gubernur Jatim, namun tidak ada Respon. (NITRO,-YOGA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar