Ketua Korkap Dadang Abdullah dalam pernyataan tertulisnya yang di terima oleh awak media mengatakan Bupati Kuningan Acep Purnama telah melakukan persekongkolan dan permufakatan jahat dalam pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Dinas perhubungan Kabupaten Kuningan dengan nilai anggaran 117 milyar yang bersumber dari dana bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023.
Tak hanya sendiri, Dadang Abdullah menyebut kongkalikong tersebut terlihat dari foto Bupati Kuningan Acep Purnama saat melakukan negosiasi di salah satu rumah makan di Jakarta pada Kamis, (2/3/2023). Lebih lanjut Dadang Abdullah mengatakan kongkalikong tersebut juga mengikut sertakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Mutofid dan juga pihak ketiga PT. Mutiara Samudera Pasai.
“Ironisnya, pada saat proses negosiasi terjadi seperti yang terlihat dalam gambar itu turut pula disaksikan langsung oleh Yudhi Arif Indrawan sebagai Ajudan Bupati Kuningan dan Tito Palawa menjabat Kabag PBJ Setda Kuningan semestinya selaku wasit yang bersangkutan bisa menjaga diri bersikap netral dalam proses pengadaan barang dan jasa, tidak ikut bermain dan berpihak kepada vendor penyedia barang yang diarahkan untuk dimenangkan oleh Bupati Kuningan Acep Purnama,” terang Dadang Abdullah dalam pernyataan tertulisnya yang di terima awak media. Senin, (5/6/2023).
Dadang menyebut kongkalikong tersebut dikarenakan ada kejanggalan di mana tempat yang sama disaksikan juga oleh pihak penyedia barang jasa pengadaan Lampu PJU lainnya yang kalah yaitu perusahaan Bandell Lighting dari Surabaya hanya karena persoalan negosiasi dan komitmen yang tidak masuk akal sehat.
Dadang mejelaskan Bandell Lighting merupakan perusahaan kompeten dan bonafid yang baru saja memenangkan paket Pengadaan Lampu PJU di Pemprov DKI Jakarta pada bulan Pebruari tahun 2023 dengan cara lelang seleksi ketat metode Beauty Contest yang diikuti oleh 6 besar perusahaan penyedia Lampu PJU yang ada di Indonesia dan peserta di dalamnya tidak terdapat nama PT. Mutiara Samudera Pasai.
“Logikanya jika di Pemprov DKI yang anggarannya sangat besar sebagai acuan kancah barometer nasional dalam dunia lelang pengadaan Lampu PJU saja mereka bisa menang, apalagi untuk setingkat daerah seperti di Kabupaten Kuningan yang anggarannya kecil tentu sangat mudah sekali untuk bisa menjadi pemenangnya. Ini tentu bisa terjadi karena ada hal-hal di luar ketentuan aturan yang di deal kan dibawah meja,” kata Dadang Abdullah.
Dadang Abdullah menyebut perusahaan dari Bandel Lighting tercatat di LKPP sebagai pihak penyedia barang jasa Lampu PJU yang menguasai pangsa pasar 40% pengadaan lelang E-Katalog Lampu PJU secara nasional, 32% nya dikuasai oleh Panasonic dan yang sisanya 28% diperebutkan oleh 38 perusahaan PJU lainnya, termasuk di dalamnya 38 itu PT. Mutiara Samudera Pasai.
Tak sampai di situ Dadang juga menyebut Bupati Kuningan Acep Purnama juga telah melakukan pemalsuan dokumen lelang dan kebohongan publik yang mana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertera mencapai 73 % padahal ditemukan bukti kalau merk lampu SHINE itu barangnya full import dan bukan produksi dari dalam negeri.
“Akibat dari adanya permainan memanipulasi data dan dokumen lelang itu maka menjadi tidak heran apabila kemudian pihak dari PT. Mutiara Samudera Pasai lah yang memenangi lelang pengadaan PJU itu bahkan memonopoli semuanya dengan mendapatkan 4 paket sekaligus pekerjaan proyek tersebut,” jelas Dadang Abdullah.
Sebagai informasi pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, segera membangun 7.000 titik pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh desa maupun kelurahan. Hal ini sejalan dengan program ‘Kuningan Caang’ yang bakal direalisasikan tahun ini. (Said)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar